34 Perkara PHP Pilkada, Diputus Dismissal di MK

Editor: Makmun Hidayat

198
Juru Bicara MK, Fajar Laksono - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menetapkan putusan dismissal terhadap 34 perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah. Putusan ini akan menentukan apakah perkara PHP tersebut dilanjutkan atau sebaliknya gugatannya tidak dapat diterima.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Leksono, mengatakan besok (Kamis) tanggal 9 Agustus akan ada pengucapan putusan dismissal. Di mana MK dijadwalkan memutus 34 perkara PHP kepala daerah.

Menurut Fajar, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (KMK) tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menetapkan 9 Agustus 2018, MK akan menetapkan putusan dismissal.

“Dismissal merupakan proses pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke MK. Proses ini penting karena MK atau hakim tidak boleh menolak perkara, meskipun dari awal sesungguhnya perkara tersebut tidak layak untuk diperkarakan, karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil,” ujar Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Lebih jauh Fajar mengatakan, putusan dismissal akan menentukan sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya gugatan tidak dapat diterima sehingga kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut, kata Fajar terutama terkait hal-hal formil seperti kedudukan hukum para pihak (legal standing), tenggang waktu pengajuan gugatan, syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hasil dari dismissal proses adalah keputusan dalam bentuk penetapan hakim yang diputuskan dalam suatu rapat musyawarah yang secara khusus dilakukan untuk itu, yang dilengkapi pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar,” jelasnya.

Fajar menjelaskan, dasar ditetapkannya putusan dismissal, antara lain, pertama, pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang MK. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut dan relatif. Kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi sekalipun sudah diberi tahu dan diperingatkan.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati (pilbup), syarat gugatan tersebut diatur Pasal 158 ayat (2).

Dan yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Sehingga tidak dapat diterima atau gugur.

Untuk sidang sendiri, kata Fajar, akan dibagi ke dalam dua sesi, pengucapan putusan dismissal sesi satu dimulai pukul 09.00 WIB dan sesi dua di mulai pukul 13.00 WIB di ruang sidang MK.

Baca Juga
Lihat juga...