Akademisi: Ada Aroma Monopoli dalam RUU Konsultan Pajak

Editor: Koko Triarko

1.924
Kaprodi Perpajakan FIA UB, Dr. Saparilla Worokinasih. –Foto: Agus Nurchaliq
MALANG – Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Konsultan Pajak. Hanya saja, RUU tersebut justru menyebabkan kegelisahan tersendiri di berbagai perguruan tinggi, yang menyelenggarakan Program Studi S1 Perpajakan di seluruh Indonesia.
Kaprodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA-UB), Malang, Dr. Saparilla Worokinasih, mengatakan, RUU tentang konsultan pajak sebenarnya sudah lama diwacanakan, hanya saja masih timbul tenggelam.
“Namun kemudian di bulan Juni kemarin kami mendengar kembali RUU baru yang isinya bisa dikatakan agak jauh berbeda dari RUU sebelumnya,” jelasnya, dalam acara diskusi terbatas di gedung FIA UB, Senin (27/8/2018).
Menurutnya, RUU konsultan perpajakan yang baru ini dinilai sangat menihilkan arti proses belajar mengajar teman-teman yang berada di perguruan tinggi selama ini.
Karena sebelumnya mahasiswa dengan gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) dapat disetarakan dengan sertifikasi Brevet A, yang artinya mereka bisa secara sah dan legal menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
Namun, katanya, jika RUU yang baru tersebut disahkan, maka semua alumni akan kehilangan potensi lapangan pekerjaannya. Karena dalam RUU tersebut, menyebutkan, bahwa hanya mereka yang telah tersertifikasi yang berhak menjadi Konsultan Pajak.
“RUU tersebut menihilkan teman-teman yang sudah berjuang selama empat tahun di perguruan tinggi mengenai kompetensi perpajakan. Karena pada akhirnya mereka harus disetarakan dengan siapa pun yang bersedia dan ingin menjadi konsultan pajak, dengan syarat dia harus mendapatkan sertifikasi tertentu oleh lembaga tertentu. Dari situlah mulai tercium aroma monopololisasi,” tandasnya.
Menurutnya, adanya RUU Konsultan Pajak kurang memposisikan lulusan prodi pajak yang telah menempuh pendidikan pajak dengan kurikulum yang terstadarisasi oleh Kemenristekdikti.
Ada semacam ketidakadilan dan tidak proporsional, bahwa ada proses yang dinihilkan, bahwa untuk mencetak seseorang yang tangguh itu bukan hanya butuh waktu satu atau dua minggu, tetapi butuh waktu tahunan.
“Untuk itu, kami dari hasil diskusi terbatas tadi, kami menyetujui, bahwa RUU Konsultan Pajak perlu dilakukan uji publik dengan berbagai pihak, sebelum dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan konsultan pajak di Indonesia,” terangnya.
Ada pun isi dalam RUU Konsultan Pajak tersebut nantinya diharapkan tidak menimbulkan monopoli dari pihak tertentu, yang ke depan justru akan berdampak luas terhadap perkembangan keilmuan dan praktek di bidang perpajakan.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.