Anggaran Penanganan Banjir di Balikpapan Minim

Editor:Mahadeva WS

968
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Syarifuddin Odang – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menilai, alokasi anggaran penanganan banjir yang disampaikan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 masih sangat minim. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan penjelasan RPJMD Wali Kota Balikpapapan, yang menyebut di 2019, APBD difokuskan pada penanganan banjir.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengungkapkan, pemaparan KUA-PPAS sudah diterima oleh DPRD setempat. “Anggaran untuk penanggulangan banjir masih sangat minim dan itu tidak sesuai harapan kami. Nanti kami minta penjelasan yang rinci,” katanya Jumat (3/8/2018).

Saat ini, titik banjir di Balikpapan terus bertambah. Jika sebelumnya hanya ada 60 titik, saat ini sudah bertambah menjadi 80 titik. Untuk penanganan banjir tersebut, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pernah menyebutkan kebutuhan anggaran untuk penanganannya antara Rp300 miliar hingga Rp600 miliar.

Syarifuddin Odang menyebut, akan meminta Bappeda sebagai pihak penyusun rencana KUA-PPAS, menjelaskan secara rinci kegiatan penanganan banjir apa saja yang akan dilakukan, termasuk berapa angka final yang dibutuhkan. “Karena ini sudah dimasukan ke e-Planing, maka kalau sudah masuk itu enggak bisa diapa-apain lagi,” tandasnya.

Dewan juga berencana meminta pemerintah kota untuk merinci alokasi anggaran banjir yang disiapkan di 2019. “Anggaran banjir di titik mana aja yang akan dianggarkan. Itu kan masih gelondongan. Kalau hanya segitu enggak sesuai dengan harapan kami, jumlahnya terlalu kecil,” tandas Syarifuddin tanpa menyebut alokasi yang dianggarkan.

Sebelumnya, untuk mengatasi persoalan banjir yang hingga kini belum terselesaikan, Pemerintah Kota Balikpapan mendatangkan tim ahli penanganan banjir dari Belanda. Tim dari Belanda terdiri dari dua orang. Mereka langsung memperhatikan bantaran dan arus sungai Ampal dari hulu ke hilirnya. “Hasilnya nanti kita lihat setelah mereka mereka melakukan peninjauan dan rekomendasi apa saja yang akan dikeluarkan,” terang Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

Kedatangan tim ahli tersebut merupakan hasil kunjungan Pemkot Balikpapan dan mendapat rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai pengelolaan sungai dan limbah. Tim tersebut memiliki teknologi, semacam pompa air sekaligus penyuling dalam mengatasi persoalan banjir.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.