Sekda Bantah Gubernur Dapat Honor dari Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

239
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menanggapi pertanyaan wartawan terkait anggaran tim pertimbangan Pemanfaatan Monas sebesar 461 juta, di Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018). Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyebutkan, tim pertimbangan Pemanfaatan Monas yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) berfungsi untuk menyeleksi kegiatan di kawasan ring satu itu. 20 orang yang tergabung dalam tim berasal dari SKPD dan tidak mendapatkan honor.

“Kita SKPD jadi panitia apa saja tidak terima honor. Tidak mungkin gubernur dapat honor,” kata Saefullah di Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Saefullah menambahkan, anggaran insentif yang tengah dibahas di DPRD untuk keseluruhan sepanjang tahun dan akan diberikan kepada pihak eksternal di luar lingkup Pemprov DKI.

“Tidak mungkin gubernur dapat honor. Saya dan teman-teman di Pemprov tidak mungkin dapat honor lagi. Tapi kalau eksternal beda dan itu ada standarnya,” tegasnya.

Diterangkan, tim hanya bertugas memberi pertimbangan bila ada kegiatan besar di Monas yang perlu perhatian, baik saat maupun pasca acara. Pembentukan tim karena Dinas Pariwisata memerlukan pertimbangan dari pihak lain terkait pengawasan Monas.

“Kecerdasan bersama jauh lebih baik dari sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Asiantoro Anggaran menyebutkan, untuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 yang saat ini tengah dibahas di DPRD DKI.

“Pelayanan Monas ada kegiatan baru yang membutuhkan Tim Pertimbangan Pemanfaatan. Tim tersebut perlu dikasih insentif Rp461 juta,” katanya kemarin.

Diketahui, sejak Anies menjabat gubernur, Monas dapat digunakan lagi untuk kegiatan masyarakat. Untuk menyeleksi apakah kegiatan layak atau tidak, Pemprov DKI membentuk tim khusus bernama Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 276 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional.

Dalam Pergub itu tertulis mereka bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan, serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan atau acara di kawasan Monas. Penelitian itu dituang dalam laporan dan dibuat pertimbangan serta rekomendasi ke gubernur.

Diketahui, honor anggota tim di rancangan APBD-P 2018 mencapai Rp461 juta. Dana tersebut ditujukan untuk enam dari tiga belas anggota yang terdaftar. Adapun rinciannya, tiga tenaga ahli, yakni JJ Rizal, Asro Kamal Rohan, dan Anhar Gongong. Selain itu juga anggota PNS non-DKI, yaitu anggota tim perwakilan dari Kemensetneg, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya.

“Sebulan pertemuan (tim) maksimal empat kali. Maksimal Rp1,4 juta untuk sekali datang selama dua jam, sesuai e-budgeting,” sambung Asiantoro.

Dalam tim tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata menjabat sebagai pembina. Ketua tim tersebut adalah Sekretaris Daerah dengan Wakil Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda sebagai wakil. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menjabat sekretaris.

Sedangkan anggota terdiri dari Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, UPK Monas, Biro Perekonomian Setda, Kementerian Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya. Dalam tim juga terdapat unsur non pemerintahan yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rohan.

Baca Juga
Lihat juga...