Antisipasi Kelangkaan, Distribusi Pupuk Bersubsidi Diawasi Ketat

Editor: Mahadeva WS

231

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Hal itu untuk memastikan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani tidak terjadi.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menyebut, saat ini telah memasuki musim tanam ke dua 2018. Kios-kios pengencer pupuk di semua Kecamatan, diminta mendistribusikan pupuk sesuai kebutuhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kita akan memberikan sanksi tegas kepada kios-kios pengencer, bila menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan RDKK, atau menjual kepada pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki hak sama sekali,” tegas Rusma, Selasa (28/8/2018).

Pupuk bersubsidi adalah, barang dalam pengawasan, yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah. Pupuk tersebut diperuntukan bagi petani, yang bergerak disektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. “Makanya bila tidak disalurkan sesuai ketentuan, akan dilakukan tindakan tegas, kelompok tani dan kios pengecer, saya minta menyalurkan pupuk tepat sasaran. Bila imbauan dan ketegasan ini diabaikan, maka pemerintah daerah melalui pihak terkait akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan berlaku,” tandasnya.

Pada musim tanam kedua 2018, pemerintah daerah Pesisir Selatan melalui pihak terkait, melakukan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya tersebut dilakukan oleh tim Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). “Pemantauan ini dilakukan agar penyaluran pupuk terkendali, serta betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Pesisir Selatan, Jumsu Trisno mengatakan, di Pesisir Selatan belum ada keluhan kelangkaan pupuk. “Di 2018 kuota pupuk bersubsidi untuk masyarakat petani di Pessel, 18.500 ton. Jika dibanding 2017, mengalami peningkatan sekira 1.336 ton, namun kuota tersebut masih dinyatakan terpenuhi sebesar 60 persen dari kebutuhan,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi sebuah kekhawatiran ketika memasuki akhir tahun, terutama di Agustus hingga Desember. “Walau jumlah kuota pupuk bersubsidi meningkat 1.336 ton, kebutuhan yang terpenuhi baru 60 persen. Kuota sebanyak itu, pembagianya terdiri dari lima jenis,” jelasnya.

Lima jenis pupuk itu diantaranya, urea 6.600 ton, SP-36 2.300 ton, ZA 2.100 ton, NPK 6.000 ton, dan pupuk organik 1.500 ton. Berdasarkan jumlah itu, bila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Agustus hingga akhir tahun, petani harus membeli pupuk non subsidi. Kuota 18.500 ton, diprediksi hanya mencukupi kebutuhan hingga Agustus.

Kuota pupuk bersubsidi di 2018 itu, berdasarkan pada SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Nomor : 521.4/19475/BSP/2017 tanggal 29 Desember 2017. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan, selain dilakukan pembagian berdasarkan kuota perbulan, juga dilakukan pengawasan secara ketat.

Tim pengawas, turun ke lapangan secara langsung untuk mengecek penyaluran pupuk, mulai dari distributor, kios pengencer hingga ke petani yang ada di seluruh kecamatan. “Harga Eceren Tertinggi (HET) pada masing-masing jenis itu diantaranya, Urea Rp 1.800 per kilogram, SP-36 Rp 2.000, ZA Rp 1.400, NPK Rp 2.300, dan pupuk Organik Rp 500,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...