APBD-P DKI Rp83,2 Triliun

Editor: Koko Triarko

1.723
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, membacakan nilai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018. 
Saat membacakan KUPA-PPAS, terdapat kenaikan sebesar Rp6 triliun lebih dari APBD 2018, yang telah ditetapkan pada akhir tahun lalu.
“Ada kenaikan dari Rp77,1 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp83,2 triliun. Terjadi kenaikan Rp6,1 triliun,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).
Kenaikan anggaran di APBD Perubahan, lantaran terjadinya kenaikan belanja daerah. Dari yang sebelumnya Rp71.169.642.231.898 menjadi Rp71.513.208.260.213.
Sementara pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp66.029.983.254.737 menjadi Rp65.809.931.772.844. Sedangkan penerimaan pembiayaan naik, dari semula Rp11.087.381.977.161 menjadi Rp17.452.307.127.533.
Pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan. Pada penetapan APBD 2018, anggaran tersebut Rp5.947.723.000.000, menjadi Rp11.749.030.590.164.
“Jadi, APBD Perubahan akan ada kenaikan Rp6,1 triliun,” kata Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.
Ada beberapa kegiatan yang mengalami penaikan anggaran, di antaranya anggaran pembayaran utang di 104 SKPD/UKPD menjadi Rp768,9 miliar.
Lalu, pengadaan tanah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta sekitar Rp300 miliar, dan pengadaan alat berat di Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp67,3 miliar. Ada juga pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga sebesar Rp50 miliar.
Selain itu, Pemprov juga berencana memberikan penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 ini adalah PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
“Untuk BUMD, PMD yang diajukan mencapai Rp10,997 triliun,” ujar Plt. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Subagiyo.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, menganggap kritik terhadap usulan penyertaan modal bagi delapan BUMD itu wajar. Sebab, menurut dia, pada saat penetapan APBD DKI 2018, Gubernur Anies Baswedan sudah meminta para direksi BUMD untuk lebih kreatif dalam mencari dana pengembangan perusahaan.
Karena itu, saat memimpin rapat Badan Anggaran DPRD DKI hari ini, ia turut menyepakati usulan Bestari Barus, agar pembahasan soal usulan penyertaan modal bagi delapan BUMD dibahas di pertemuan berikutnya saja.
“Ada pertanyaan, kenapa diberi begitu besar tambahannya, kalau enggak salah Rp5,8 triliun, sehingga mencapai Rp11 triliun lebih. Di saat belanja langsung itu dikurangi. Sehingga ada satu pendapat, di mana anggaran perubahan tidak memadai untuk meneruskan roda pembangunan di 2018,” ujar Triwisaksana.
Menurut dia, besarnya usulan penyertaan modal daerah yang akan diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2018 perlu dikritisi.
Dia menilai, pola itu merupakan praktik lama yang telah berlangsung sejak era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
“Idealnya diberikan ke belanja modal dan hibah seperti KjP plus yang terkait langsung dengan program kesejahteraan masyarakat,” tutup Triwisaksana.
Lihat juga...

Isi komentar yuk