Balikpapan Optimalkan Guru Honorer Atasi Kurangnya Guru ASN

Editor: Koko Triarko

1.494
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin. –Foto: Ferry Cahyanti
BALIKPAPAN – Kekurangan guru mengajar yang terjadi di Kota Balikpapan beberapa tahun terakhir, menjadi persoalan yang tak bisa dihindari oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini, diharapkan bisa menekan kekurangan guru ASN. Namun, sayangnya jumlah guru pengajar yang masuk kuota pada CPNS tahun ini masih dinilai kurang, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengoptimalkan peran guru honorer.
“Tercatat kekurangan guru kita itu lebih dari 1000 guru, dan saat ini di SD untuk guru ASN ada sekitar 1.300 orang dan guru Non-ASN, jumlahnya juga hampir mengejar, yaitu 1.200 orang,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, Kamis (30/8/2018).
Menurut Muhaimin, ada beberapa tugas yang perlu diisi oleh guru ASN, dan hal itu wajib diisi seperti Kepala sekolah, bendahara sekolah kemudian PPTK. Dan hal itu gajinya merupakan gaji ASN.
Bila diminimalisir atau disiasati, katanya, maka satu SD sedikitnya diisi oleh 4 ASN. Sedangkan rata-rata SD paling banyak hanya memiliki 3 ASN saja. Untuk itu, kekurangan guru yang terjadi ini menjadi tantangan pemerintah kota dalam memenuhi guru, agar tidak menganggu proses belajar mengajar.
“Ada pula tugas-tugas yang tidak bisa dihindari oleh guru nonASN, pertama adalah mengajar dan yang kedua membantu melaksanakan tugas keadministrasian yang tidak memerlukan tanda tangan. Itu cara sementara untuk mengisi kekosongan guru pengajar dengan menambah guru honor,” ujar Muhaimin.
Namun demikian, katanya, guru yang kurang ini juga tidak bisa selamanya ditambahkan Non-ASN terus-terusan, karena kalau menambah guru Non-ASN, penganggarannya melalui BOS Daerah. Sementara BOS pusat hanya boleh 15 persen.
“Jika dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah itu dibayarkan untuk kebutuhan gaji guru Non-ASN, tentu membuat kegiatan di sekolah menjadi tidak berjalan. Sementara sekolah juga dilarang memungut dari orang tua peserta didik, karena pendidikan dasar itu wajib gratis,” tegasnya.
Muhaimin menambahkan, seorang guru seharusnya mengajar 24 jam dalam seminggu. “Kondisinya ada juga guru yang sampai 30 jam mengajar, ada juga yang 40 jam. Nah, bagaimana menghargai guru-guru yang jam mengajarnya lebih dari 24 jam?” imbuh Muhaimin.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.