Bawaslu Kulon Progo Belum Bisa Tertibkan APS

1.464
Ilustrasi -Dok: CDN
YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, belum bisa menertibkan alat peraga kampanye bakal calon anggota legislatif dan partai politik peserta Pemilu 2019.
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kulon Progo, Panggih Widodo, mengatakan, alat peraga kampanye yang dipasang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) masih disebut alat peraga sosialisasi (APS), karena yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2019.
“Selama belum ditetapkan sebagai DCT dan aturan kampanye, kami tidak bisa menertibkan APS yang dipasang di berbagai lokasi,” kata Panggih, Kamis (30/8/2018).
Ia mengatakan, Bawaslu tidak bisa menindak APS parpol dan bacaleg yang melanggar, karena belum ada PKPU tentang kampanye, sehingga Bawaslu hanya bersifat mengimbau.
Selain itu, Bawaslu hanya bisa mengirim surat ke Satpol PP, supaya APS parpol yang melanggar perda dan perbup segera ditertibkan.
“APS yang bisa menertibkan Satpol PP, bisa karena tidak berizin dan belum membayar pajak atau mengganggu ketertiban dan keindahan,” katanya.
Meski demikian, lanjut Panggih, Bawaslu Kulon Progo menggunakan surat edaran Bawaslu pusat terkait alat peraga kampanye (APK).
“APS tidak boleh mencantumkan citra diri seperti nomor urut, kemudian lambang partai. Kami sudah memberikan sosialisasi kepada parpol supaya tidak mencantumkan citra diri pada APS,” kata Tamyus.
Sejauh ini, Satpol PP sudah menertibkan, meski masih banyak APS yang melanggar belum ditertibkan. APS yang ditertibkan adalah melanggar Perbup. Satpol PP hanya menertibkan APS di seputaran Kecamatan Wates dan Pengasih, dan daerah lainnya.
“Kami berharap, Satpol PP tidak tebang pilih, dan semua APS yang melanggar perbup segera ditertibkan,” katanya pula.
Ia mengatakan, citra diri seperti nomor urut dan lambang partai boleh dicetak dalam spanduk atau brosur dalam acara khusus partai. Tapi, waktunya hanya pada acara berlangsung.
“Kami juga sudah mendata APS yang dicantumkan lambang parpol dan nomor urut,” katanya.
Hasil pantauan di lapangan, banyak APS berupa spanduk bacaleg sudah mencantumkan lambang parpol. Namun, belum dilakukan penertiban.
Kepala Satpol PP Kulon Progo, Sumiran, saat dimintai keterangan tidak menjawab. (Ant)
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.