Bone Bolange Tingkatkan Ketangguhan Bencana

GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda), Ishak Ntoma, mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan, karena Kabupaten Bone Bolango termasuk daerah yang selalu mengalami bencana.

“Bahkan hampir setiap tahun terjadi bencana, baik dalam skala kecil maupun skala besar,” ujarnya usai pelatihan Jitu Pasna yang digelar Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (4/8/2018).

Ia menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam PP 21 tahun 2008, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rekonstruksi.

“Penanggulangan bencana yang begitu kompleks mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk terus berkoordinasi, demi tercapainya sasaran pelaksanaan penanggulangan bencana,” katanya.

Karena itu, menurut dia, BPBD sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana harus mampu bersinergi, membina hubungan kerja dan membangun koordinasi antara seluruh OPD terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah itu.

“Hubungan kerja dan koordinasi ini harus dibangun sejak perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan pengawasan, monitoring dan evaluasi,” ucap Ishak.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Bone Bolango, Gagarin Hunawa, menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari berakhir Sabtu (4/8) itu, diikuti 60 peserta dari OPD terkait dan unsur BPBD, bertujuan agar peserta mampu melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Selain itu, membentuk tim kerja dalam rangka melakukan pengkajian berdasarkan data-data yang terjadi di lapangan.

“Diharapkan setelah pelatihan ini, para peserta dapat bersinergi dengan kami, terutama dalam pengumpulan data dengan melaporkan ke BPBD, guna dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan pasca bencana,” pungkasnya. (Ant)