Cari Barang Bukti, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Aceh

Editor: Satmoko Budi Santoso

118
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BKPS) Provinsi Aceh. Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah tempat lainnya untuk mendalami dam menelusuri kasus suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, bahwa petugas KPK berhasil menemukan dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan berkas lainnya yang diduga terkait.

Febri mengatakan, benar petugas KPK telah menemukan dan menyita sejumlah dokumen terkait anggaran. “Diduga berkaitan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Aceh,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Febri menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan sejak pagi hingga sore. Sementara itu, penyidik KPK juga memeriksa tersangka Ahmadi, Bupati Bener Meriah nonaktif. Meski bersatus sebagai tersangka, namun yang bersangkutan kali ini diperiksa sebagai saksi.

“Benar Ahmadi tadi sempat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait proses pemeriksaan. Penyidik mendalami lebih lanjut dari saksi ini yang juga tersangka terkait dugaan gratifikasi Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf,” kata Febri Diansyah.

Menurut Febri, sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia juga sempat diperiksa dalam kasus tersebut. Para pejabat Kemendagri itu ditanya soal standarisasi proses alokasi dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK juga menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka. Irwandi diduga menerima uang sebagai suap atau gratifikasi dari pemberian Ahmadi (Bupati Bener Meriah nonaktif) sebesar Rp500 juta.

Uang tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee Rp1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan jatah proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan alokasi anggaran DOKA. KPK menduga, bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten.

“Sebagian uang tunai sebesar Rp500 juta tersebut diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Irwandi dan Ahmadi, ada 2 orang yang juga dijerat sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri,” pungkas Febri Diansyah.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.