Dana Desa 2018 Provinsi NTT, Bertambah

Editor: Koko Triarko

1.870
Penjabat Gubernur Provinsi NTT, Robert Simbolon. -Foto: Ebed de Rosary
MAUMERE – Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bagi 2.996 desa di Provinsi NTT, mengalami peningkatan tajam. Pada 2015, sebesar Rp.812,8  miliar, lalu pada 2016 bertambah 128 persen menjadi Rp.1,849 triliun dan 2018 meningkat lagi menjadi Rp.2,547 triliun.
“Meningkatnya dana desa ini berbanding lurus dengan meningkatnya tujuan dan capaian program pemberdayaan masyarakat desa, yaitu meningkatnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” sebut penjabat gubernur NTT, Robert Simbolon, Selasa (28/8/2018) malam.
Dikatakan Robert, dana desa yang jumlahnya tidak sedikit ini, mestinya dikelola dengan baik, sehingga bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat desa.
“Karena itu, saya minta pemerintah provinsi dan kabupaten harus lebih maksimal dalam pengelolaannya, baik dari segi kebijakan maupun aturan, termasuk implementasi di lapangan,” pesannya.
Robert menegaskan, bahwa hal pertama yang harus dilakukan, yakni kesiapan dari sisi kelembagaan, dalam hal ini Dinas PMD di semua tingkatan, dari provinsi sampai kabupaten, merupakan instansi terdepan yang untuk sementara ini masih menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan mengurus sekaligus mendampingi dan melayani masyarakat.
“Saya harapkan dinas PMD terus-menerus mengupayakan peningkatan peran organisasi. Dan, perlu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berprakarsa, melakukan sendiri apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehadiran Dinas PMD, penting, bahkan harus,” ungkapnya.
Kepada peserta rapat koordinasi P3MD yang diikuti oleh semua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dari 22 kabupaten dan kota, serta para pendamping desa, Robert meminta melakukan evaluasi atas seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana desa secara baik.
”Saya harapkan, rakor ini dapat menghasilkan pikiran-pikiran konstruktif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa di Provinsi NTT. Manfaatkan forum rakor sebaik mungkin untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan solusi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa serta program prioritas,” tegasnya.
Robert  juga mengingatkan, agar ada peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa secara efektif dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.
“Saya meminta agar terus-menerus melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi para pengelola dana desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, sehingga ada kesamaan pemahaman dan implementasi sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi NTT, Drs. Mekeng P. Florianus, seperti disampaikan Sekretaris Dinas PMD NTT, menyebutkan, bahwa pencairan dana desa di kabupaten-kabupaten masih banyak yang belum sesuai target, bahkan mengalami keterlambatan.
“Untuk pencairan dana tahap kedua ada dua kabupaten, yakni Ende dan Sumba Barat Daya, yang pencairannya masih nol persen, sehingga saya berharap agar segera ditindaklanjuti, agar tidak menjadikan Silpa,” sebutnya.
Mekeng berharap, agar semua pemangku kepentingan tetap membangun kerja sama, agar pencairan dana desa bisa dilakukan sesuai tahapan, dan pertanggungjawaban pengggunaan dananya pun dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga
Lihat juga...