hut

Digugat Terkait Ganjil Genap, Anies: Biarkan Proses Hukum Berjalan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA —- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan, di negara hukum ini semua orang dapat bebas mengutarakan pendapatnya. Hal tersebut disampaikan menanggapi gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dari Andrian Nizar perihal sistem ganjil genap.

“Kami harus hormati, kami harus hargai. Biarkan proses hukum berjalan, ini adalah negara hukum, setiap hukum bisa digugat juga secara hukum,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Anies menilai Pemprov DKI Jakarta selaku tergugat sepatutnya menghormati gugatan tersebut. Kemudian dia akan mengikuti semua proses hukum yang saat ini berproses di MA.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko menegaskan, aturan ganjil genap sudah diterapkan dalam Undang-Undang tentang Pembatasan Lalulintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Asian Games 2018.

“Tidak ada masalah, kita dasarnya kuat. Mulai UU 22, PP-nya juga ada, permenhubnya ada. Perda Nomor 5 Tahun 2014 ada. Ini aturan pelaksanaannya dengan pergub, ini sudah ada,” kata Sigit di Balai Kota DKI.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga menerapkan perluasan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota di antaranya di kawasan Pondok Indah, Rasuna Said, MT Haryono, dan lainnya selama pelaksanaan Asian Games.

Anies kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018.

Perluasan sistem ganjil genap ini dikecualikan untuk sejumlah pihak seperti kendaraan presiden, wapres, ketua lembaga negara, pelat merah, kontingen, transportasi umum, ambulans, dan pemadam kebakaran.

Sistem ganjil genap diterapkan selama 15 jam sehari selama Asian Games 2018 berlangsung pada 18 Agustus-2 September 2018.

Seorang warga negara, Andrian Nizar, mengugat Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI mengenai uji materi aturan ganjil genap ke Mahkamah Agung pada 13 Agustus lalu. Gugatan tersebut diregister dengan perkara nomor 57P/HUM/2018.

Lihat juga...