DKI Ajukan Penambahan PMD Rp11 Triliun

Editor: Mahadeva WS

159

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan penambahan Penyerataan Modal Daerah (PMD) sebanyak Rp11 triliun. Penambahan tersebut untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, BUMD memiliki dua fungsi yaitu, fungsi komersial dan fungsi pembangunan daerah. Untuk fungsi komersial dikerjakan dengan mengundang investor. Sedangkan untuk aspek pembangunan, dilakukan tidak dengan investor karena bukan kegiatan komersial.

Usulan penambahan RP11 triliun tersebut merupakan bagian dari fungsi pembangunan oleh pemerintah tersebut. “Untuk peran pembangunan, di situ peran pemerintah, lewat tangan instansi SKPD, kalau di pusat kementerian, atau lewat tangan BUMD atau BUMN, itu uniknya sebuah badan usaha milik negara,” kata Anies, Kamis (30/8/2018).

Delapan BUMD yang mengajukan penambahan PMD di APBD-P 2018, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, mengajukan Rp3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp4,6 triliun, PD PAL Jaya (Rp235 miliar), PD Dharma Jaya sebesar (Rp79,4 miliar), PT Food Station Tjipinang (Rp85,5 miliar), PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp935 miliar), PD Pasar Jaya (Rp166 miliar), dan PDAM Jaya (Rp1,2 triliun).

Anies menyebut, jika kegiatan BUMD lebih ke arah komersial, Dirinya mendorong untuk menggunakan investasi. Pemerintah ikut campur dalam aspek pembangunan dengan menganggarkan dana dari ABPD.

Sebelumnya, diusulan APBD Perubahan 2018, ada enam BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, mengajukan penambahan anggaran penyertaan modal. Mereka adalah PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.

Sementara di APBD murni 2018, hanya dua BUMD yang pengajuan penambahan penyertaan modal dikabulkan, yaitu PT Mass Rapid Transit dan PT Jakarta Propertindo. Dari dua pengajuan tersebut, total PMD melonjak dari Rp5,9 triliun menjadi Rp10,997 triliun. DPRD DKI menyoroti pengajuan penyertaan modal yang diajukan Pemprov DKI. Selain jumlah anggaran yang besar, pengajuan tersebut bertolak belakang dengan tujuan awal Anies yang ingin BUMD DKI mandiri.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai, Anies tidak konsisten. Menurutnya, di awal pemerintahannya, Anies sempat mencoret pengajuan anggaran serupa. Alasannya, BUMD harus mandiri. Namun kini Anies justru meminta kucuran anggaran demi keberlangsungan BUMD.

“Kemarin, Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali,” kata Bestari.

Baca Juga
Anies Lantik 16 Pejabat Baru JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik  16 pejabat eselon II dan III, di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (25/9/2018). Pelanti...
Pilpres dan Pileg 2019, Anies Optimis Jakarta Aman JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yakin, pelaksanaan Pilpres 2019 di Jakarta, akan berjalan aman dan lancar. Keyakinan tersebut didukung ...
Vandalisme MRT, Depo Diminta Tingkatkan Pengawasan JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, aksi vandalisme di salah satu badan kereta mass rapid transit (MRT) harus menjadi peringata...
Tewasnya Suporter Persija, Anies Desak Pengungkapa... JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sangat menyesalkan kejadian pengeroyokan yang menewaskan seorang suporter pendukung Persija Jakarta, Ja...
Capaian KJP Plus Belum Sesuai Target JAKARTA – Jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2018 di DKI Jakata masih belum memenuhi target. Dari target 872.024 oran penerima, saat ini ...
Jakarta Komitmen Sejahterakan Lansia JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga Lanjut Usia (Lansia) yang ada di Ibu Kota Jakarta. Ada tiga...
Dilaporkan ke Presiden, Anies Klaim Sedang Mempros... JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Presiden Joko Widodo, mengenai perombakan jabatan di l...