Ferry Juliantono: Indonesia Darurat Ekonomi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

1.408
Wakil Ketua Umum Partai Gerinda, Ferry Juliantono pada diskusi "Ancaman Krisis Ekonomi" di Jakarta, Rabu (1/8/2018). Foto:Sri Sugiarti.

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, Indonesia sudah darurat ekonomi, sehingga perlu melakukan referendum terhadap kebijakan pemerintah yang secara nyata tidak dapat menjawab pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mensejahterakan rakyatnya. Perlu ada pembahasan untuk menangkal ancaman krisis ekonomi yang lebih besar daripada krisis tahun 1998.

“Krisis 98 kondisinya masih sangat relatif baik karena masih ditopang adanya tabungan,” kata Ferry pada diskusi “Ancaman Krisis Ekonomi” di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Krisis 1998 juga tertolong oleh keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Mereka mampu menopang krisis tidak sampai menghapuskan sendi-sendi perekonomian nasional.

Dia menyebutkan, UMKM dan Koperasi menjadi benteng perekonomian terakhir negara Indonesia.

“Sekarang UMKM dan koperasi kita hancur. Bisa dibayangkan kalau rupiah tembus Rp 15.000 per dolar, dan terjadi gejolak,” tandasnya.

Ferry menilai pemerintah seolah tidak perduli meskipun ekonomi dalam kondisi terpuruk. Padahal, menurutnya, rakyat makin mengencangkan ikat pinggang karena harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Contohnya, pasar-pasar tradisional mengalami penurunan kapasitas konsumen atas kebijakan pemerintah memberikan kebebasan kepada toko ritel atau pasar modern berdiri di kampung-kampung.

Begitu juga dengan kebijakan menteri perikanan dan kelautan yang melarang nelayan melaut menggunakan cakram. Kebijakan ini mengakibatkan kehidupan nelayan semakin terpuruk.

“Menteri itu kalau buat kebijakan disamping melarang juga harus ada yang sifatnya mendorong,” kata Ferry.

Kebijakan lainnya adalah impor beras yang berdampak pada kesejahteraan petani. Menurut Ferry, pemerintahan Jokowi pengimpor beras terbesar, dan sepanjang tahun ini tercatat 1 juta ton beras.

“Padahal beras petani menumpuk di Bulog,” sebutnya.

Beras ini adalah kehidupan petani Indonesia. Mereka menanam benih padi, merawatnya dan lalu memanen. Kemudian ada sebagian yang menjualnya ke bulog, ada juga ke tengkulak.

Tengkulak, kata Ferry, sangat merajalela mengingat tidak ada penerapan prosesing kebijakan pemerintah untuk menghadang mereka. Kondisi ini membuat petani terpuruk.

“Apalagi koperasi tani dan kredit tadi sudah tidak ada. Jadi petani sekarang ini dalam posisi paling rendah nilai tukarnya,” tambahnya.

Selain itu, tambah dia, tanah garapan juga menjadi berkurang karena konversi alih fungsi. Dari tanah pertanian menjadi perumahan dan kasawan industri.

Ada juga konversi kepemilikan, contohnya di Karawang. Tanah-tanah produktif untuk bertani yang tadinya milik masyarakat  telah menjadi milik warga daerah lain, yaitu Bandung dan Jakarta.

“Karawang yang dulu kita kenal lumbung beras, sekarang jadi Kabupaten penerima raskin terbesar di Jawa Barat. Ini memprihatinkan,” tukas Ferry.

Begitu juga dengan nasib buruh yang gajinya tidak naik tetapi biaya kebutuhan menukik, ini juga memprihatinkan. Lapangan pekerjaan juga minim sehingga banyak pengangguran.

Namun ironisnya, kata Ferry, pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China masuk ke Indonesia.

Kembali dia menegaskan, bangsa ini sudah darurat ekonomi, pertumbuhannya hanya berkutik di kisaran 5 persen.

“Kita ini sudah darurat ekonomi. Dengan bertumbuhnya ekonomi 5 persen, rakyat makin terpuruk,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...