Gerakan Ganti Presiden dan Kemunduran Demokrasi

CATATAN POLITIK

400

Hari-hari ini, kita dipertontonkan akrobat politik kekuasaan, unsur-unsur di dalam kekuasaan bermanuver untuk mematikan demokrasi Indonesia. Akrobat politik itu berupa pelarangan gerakan aspirasi politik #gantipresiden2019. Upayanya dilakukan dengan menghadapkan massa yang pro #gerakangantipresiden2019 dengan yang pro penguasa.

Atau setidaknya, membiarkan pendukung penguasa, melakukan persekusi terhadap gerakan politik pihak lain. Atau berbagai bentuk ambiguitas dalam memperlakukan gerakan pro #gerakangantipresiden2019, dengan gerakan pro cinta presiden.

Penyampaian aspirasi politik #gantipresiden2019, merupakan hak konstitusional warga negara. Gerakan aspirasi politik ganti presiden, berbeda dengan gerakan ideologi untuk mengganti indeologi negara, Pancasila. HTI dilarang, karena mengembangkan ideologi transnasional, khilafah, yang berbeda dengan ideologi Pancasila.

Gerakan ganti presiden, melalui pemilu yang sah dengan gerakan ideologi untuk mengganti ideologi negara Pancasila, merupakan dua hal yang berbeda. Tentunya penyikapannya juga harus beda. Konsolidasi aspirasi politik, #gantipresiden2019 bukan gerakan makar,. Upaya penggantian Presiden dilakukan tidak dengan menghentikan secara paksa seorang Presiden, di tengah jabatan secara tidak konstitusional.

Gerakan #gantipresiden2019 merupakan penyampaian aspirasi politik yang wajar dan memperoleh perlindungan dalam konstitusi negara. Pelarangan penyampaian apirasi politik, atau pelarangan konsolidasi aspirasi politik #gantipresiden2019 merupakan bentuk pembungkaman, sekaligus kemunduran demokrasi.

Upaya tersebut, merupakan tipikal kekuasaan tiranik atau otoritarianistik, karena sebuah rezim melakukan atau membenarkan pembungkaman terhadap gerakan aspirasi politik. Banyak yang menuding, Orde Baru otoriter, namun pelarangan konsolidasi aspirasi politik #gantipresiden2019 merupakan cerminan kebijakan rezim otoritarianistik yang sesungguhnya.

Masih segar dalam ingatan, sejak 1996 banyak yang menyuarakan dan melakukan gerakan suksesi kepemimpinan nasional, mulai kampus-kampus, maupun diskusi dari masjid ke masjid. Pemerintah Orde Baru tidak melarangnya, gerakan itu bisa leluasa dilakukan di seluruh negeri, kala itu.

Merupakan keanehan dan kemunduran demokrasi, bahwa upaya-upaya penghentian penyampaian aspirasi politik, atau konsolidasi aspirasi politik justru dilakukan di era reformasi. Sebuah era yang digaungkan sebagai era demokrasi. Pembungkaman aspirasi politik akan menjadi pintu simpati berbagai pihak, untuk melakukan gerakan politik yang semakin besar.

Terlepas, pembungkaman itu dilakukan secara tidak langsung, namuan adanya upaya memberi ruang gerak bagi massa untuk melakukan persekusi pendukung gerakan politik #gantipresiden2019 memperlihatkan hal tersebut sedang terjadi. Keteraniayaan politik akan memicu konsolidasi gerakan politik yang lebih besar dan fanatis.

Aparat semestinya cukup dengan memberi kesempatan kepada masyarakat, untuk melakukan konsolidasi dan mengungkapkan aspirasi politiknya tanpa mengganggu dan menghalangi satu sama lain. Merupakan domain aparat keamanan untuk menertibkan bagi berbagai pihak yang memicu instabilitas dengan mengganggu kegiatan pihak lain dalam berpolitik. ARS

Baca Juga
Lihat juga...