Gunung Kidul Belum Tetapkan Darurat Kekeringan

139
Kekeringan, ilustrasi -Dok: CDN
YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, belum menetapkan status tanggap darurat kekeringan, meski dampaknya sudah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul, Edy Basuki, mengatakan, jumlah warga terdampak kekeringan bertambah dari yang sebelumnya pada angka 96.523.
“Wilayah kekeringan masih mencakup 11 kecamatan, tersebar di 54 desa. Warga yang terkena dampak bertambah, tapi kami belum menetapkan status tanggap darurat kekeringan, meski jumlahnya lebih dari 100 ribu jiwa,” katanya, Minggu (5/8/2018).
Dia mengatakan, pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yang wilayahnya mencakup delapan kecamatan mengalami kekeringan. Hal ini dikarenakan anggaran distribusi masih cukup.
“Kami belum menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Karena dari segi anggaran, dropping air bersih masih banyak, kita baru menghabiskan sekitar Rp250 juta, dari total anggaran Rp600-an juta,” katanya.
Edy mengatakan, dropping air dilakukan dengan memakai enam unit armada tangki. Per hari, distribusi ditargetkan mampu menyalurkan 24 tangki yang masing-masing bermuatan 4.000 hingga 5.000 liter air bersih.
“Dropping air bersih kami utamakan di kecamatan yang belum memiliki armada tangki dan daerah paling membutuhkan air bersih,” katanya.
Camat Nglipar, Witanto, mengatakan di wiliayahnya ada beberapa dusun yang mengalami kekeringan, di antaranya yang berada di desa Katongan, Kedungpoh, dan Pengkol.
“Upayanya melalui APBDees membuat sumur bor, dan juga mengajukan proposal ke provinsi untuk membuat sumur bor,” katanya. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...