Hadapi Tantangan Ekonomi, Diperlukan ‘Good Governance’

Editor: Koko Triarko

232
DENPASAR – Perekonomian Indonesia pada 2018 akan menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi digital merupakan salah satu yang akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Diprediksi, setidaknya ada beberapa isu strategis yang akan dihadapi sektor perekonomian ke depan. Isu strategis pertama, yakni current account defisit transaksi berjalan, isu strategis kedua, yakni masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), dan isu strategis yang ketiga digital economy.
“Karena itu, dalam menjawab tantangan tersebut, khususnya di Pemerintahan Daerah diperlukan adanya pelaksanaan good governance yang baik,” ucap Penjabat Gubernur Bali, Hamdani, saat memberikan materi perkuliahan terkait isu-isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan daerah di Kantor Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (31/8/2018).
Penjabat Gubernur Bali, Hamdani, saat memberikan materi perkuliahan terkait isu-isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan daerah di Kantor Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (31/8/2018). -Foto: Sultan Anshori.
Menurut Hamdani, dalam perspektif administrasi publik atau administrasi negara, salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi di Indonesia adalah adanya salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance).
“Hal ini ditandai dengan banyaknya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta rendahnya kinerja aparatur pemerintah baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun dalam pelayanan publik”, katanya.
Karena itu, lanjutnya, menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia, terutama sejak bergulirnya era reformasi yang dimulai pada 1998.
Menurutnya, konsep good governance merupakan sebuah terobosan yang mutakhir bagi pemerintah, dalam menciptakan kredibilitas publik dan sistem manajerial yang andal.
Menurut Bappenas Republik Indonesia, kata Hamdani, terdapat 14 prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance, yaitu wawasan ke depan (visionary), keterbukaan dan transparansi (openness and transparancy), partisipasi masyarakat (participation), akuntabilitas (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency)
Kemduian, daya tanggap (responsiveness), efisien dan efektif (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership).
Lalu, komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), komitmen pada pasar yang fair, yaitu tidak ada monopoli, berkembangnya masyarakat, dan kompetisi yang sehat (commitment to fair market).
Hamdani menambahkan, secara umum, dapat dikatakan, tata kelola pemerintahan saat ini belum pada kondisi yang ideal, bila mengacu pada prinsip-prinsip good governance. Untuk dapat mewujudkan good governance, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah optimalisasi penerapan prinsip-prinsip good governance, yang bertujuan meningkatkan kinerja (performance) pemerintah.
Saat ini, sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance, pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi publik.
Pemerintah Indonesia telah membuat grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010.
“Untuk itu, saya berharap ke depan para pejabat daerah yang mengikuti diklat, dapat meningkatkan pelaksanaan good governance pada masing-masing instansi,” pungkas Hamdani.
Baca Juga
Lihat juga...