Ikadin Desak Pemkab Karanganyar Bentuk BPSK

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

755

SOLO — Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) meminta Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Desakan ini muncul karena selama ini kasus yang melibatkan konsumen tidak pernah menjadi perhatian serius.

“Persoalan konsumen, baik temuan makanan berformalin atau mengandung zat berbahaya di Karanganyar tidak ada rekomendasi yang jelas. Kami minta Pemkab untuk segera membuat BPSK,” papar Ketua Ikadin Karanganyar periode 2018-2022, Kadi Sukarna di sela pelantikan Ikadin Karanganyar, Senin (6/8/2018) malam.

Adanya BPSK, sambung Kadi, mampu menjadi patner kerja Pemkab untuk bersama-sama mengawasi adanya peredaran makanan atau minuman yang dapat membahayakan konsumen. Tak hanya itu, fungsi lain juga dapat memastikan hak-hak konsumen diberikan sebagaimana mestinya.

Ikadin
Ketua Ikadin Karanganyar Kadi Sukarno. Foto: Harun Alrosid

“Kami melihat pemerintah saat ini masih sangat rendah dalam kaitannya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kami Ikadin akan memperjuangkan agar BPSK ini bisa terbentuk,” jelasnya.

Penindakan terhadap pelanggaran hak konsumen di Karanganyar selama ini belum ada tindakan yang tegas. Tak heran, jika di Bumi Intanpari hampir setiap pemeriksaan makanan maupun minuman oleh dinas terkait, selalu ditemukan makanan berformalin ataupun mengandung borak.

“Oleh karena itu, tugas BPSK nanti bersama pemerintah untuk bisa menegakkan hukum sesuai yang berlaku. Yakni memberikan hak yang penuh kepada konsumen bila ada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen,” tandasnya.

Bupati Karanganyar, Juliatmono menambahkan, atas nama pemerintah keberadaan Ikadin dapat memberikan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat. Ke depan mampu bersinergi dengan pemerintah dan terus mengabdi dengan masyarakat.

“Semua produk hukum baik membaca atau belum, sudah dijalankan. Oleh karena itu, perlu sekiranya Ikadin bersama pemerintah bisa mensosialisasikan. Jangan sampai saat mendapat masalah, baru belajar hukum,” kata Juliatmono.

Hal yang penting dibangun yakni sinergisitas. Bagaimana pendampingan nanti dilakukan dapat membantu mereka yang tidak cukup mampu dalam kaitannya finansial. Karena sering kali di Pengadilan ditemui mereka yang tidak mampu.

“Saya kira ini penting. Belajar hukum bagi saya juga sangat penting, karena persoalan hukum progresif sekali. Terus mengikuti perkembangan jaman. Termasuk mengungkapkan fakta-fakta, sesuai dengan perkembangan jaman,” pungkas bupati.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.