INDEF Berharap Pembangunan Infrastruktur Lebih Rasional

Editor: Koko Triarko

1.824
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, pada diskusi publik bertajuk " Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia" di Menara Satria, Jakarta, Selasa (28/8/2018). -Foto: Sri Sugiarti
JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, memiliki beberapa kelemahan, karena didanai melalui utang. 
Menurutnya, 40 persen utang Indonesia dipegang oleh investor asing. Sehingga ketika terjadi pengetatan moneter global, dana ditarik kembali ke Amerika Serikat (AS) DAN berujung pada melemahnya kurs rupiah.
Apalagi, katanya, sebagian besar kebutuhan bahan baku didapat dari impor, terutama proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak 50 persen lebih. Seperti besi dan baja serta mesin elekrik. Hal ini berdampak pada beban defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi neraca berjalan (current account deficit/CAD).
Karena sebagian besar bahan pembangunan infrastruktur berasal dari impor, Bhima mengingatkan agar hati-hati mengelolanya. Jika tidak hati-hati, dapat membuat bengkak CAD. Seperti yang terjadi pada kuartal II/2018, yakni sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai 8 miliar dolar AS.
“Pembangunan infrastruktur yang rasional tidak akan menjadi beban bagi CAD. Pembangunan ini juga harus fokus menurunkan biaya logistik,” ujar Bhima, kepada Cendana News, usai diskusi di Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Pembangunan infrastruktur, jelas dia, juga lebih melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga menjadikan proses pembangunan tersebut berjalan dari BUMN, untuk BUMN dan dikelola juga oleh BUMN dan anak perusahaannya.
“Jadi, BUMN cari utang untuk pembangunan infrastruktur. BUMN yang kerjakan, dan keuntungan pembangunan itu juga dia yang nikmati,” ujarnya.
Akibatnya, tambah dia, kontraktor menengah kecil tidak dapat bersaing dengan BUMN. Bahkan, data Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPENSI), mencatat ada ribuan kontraktor terhempas dalam tiga tahun terakhir ini. Padahal, pemerintah Indonesia gencar mengembangkan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur ini juga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Karena tujuan pembangunan infrastruktur padat karya malah berubah menjadi pembangunan padat modal.
Di tahun politik ini, dengan berkaca dari pengalaman proyek infrastruktur pemerintahan saat ini, Bhima pun mengingatkan, agar para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kemungkinan ke depan memimpin negeri ini, diharapkan bisa bersikap lebih rasional dalam menentukan rencana proyek pembangunan infrastruktur nasional, dengan tujuan utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berdampak kecil pada ekonomi dan penyerapan tenaga kerja harus dievaluasi lagi. Pemerintah tidak boleh takut terhadap tekanan dari investor asing yang selalu menginginkan Indonesia berutang untuk pembangunan infrastruktur, yang malah dampaknya kecil pada pertumbuhan ekonomi.
“Dari 225 proyek strategis nasional saat ini, diharapkan dilakukan evaluasi dan rasionalisasi,” ujarnya.
Dia menyebutkan, salah satu proyek infrastruktur yang kurang rasional adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, yang meramaikan pesta Asian Games 2018 yang diikuti oleh 45 negara.
Namun, kata dia, setelah Asian Games berlalu bagaimana tingkat pengembalian LRT tersebut? Apakah bisa menurunkan biaya logistik?
“LRT ini kan transportasi massal, tidak berhubungan langsung dengan penurunan biaya logistik. Ya, harusnya yang dibangun itu kereta api cepat untuk kawasan industri di pelabuhan. Sayangnya, ini tidak dibangun oleh pemerintah,” tukasnya.
Dia tidak menampik, kalau pembangunan infrastruktur sangat penting dikembangkan di Indonesia. Namun menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut harus berprinsip dapat menurunkan biaya logistik. Apalagi saat ini, harga minyak mentah dunia meroket kembali bertahan di level US$ 68 per barel.
“Pembangunan infrastruktur itu penting, tapi misinya harus positif untuk mengurangi biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat juga tercipta,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...