INDEF: Fintech Tingkatkan PDB Sebesar Rp25,97 Triliun

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

194

JAKARTA — Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, potensi industri fintech ke depan sangat menjanjikan. Dalam riset yang dilakukan dengan menggunakan data terakhir milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada triwulan II 2018 seputar total penyaluran dana pinjaman sebesar Rp 7,64 triliun, dengan jumlah peminjam 1,47 juta orang.

Pada 2016, dari basic data OJK tercatat jumlah penyaluran dana Fintech Rp200 miliar. Sementara 2018 menjadi Rp7,6 triliun. Ada peningkatan luar biasa besar, bukan hanya di Jakarta tapi juga nasional, secara agregat di semua provinsi di Indonesia.

“Hasil kajian, perkembangan Fintech di Tanah Air mampu meningkatkan PDB sebesar Rp 25,97 triliun, dan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga Rp 8,94 triliun,” kata Bhima pada diskusi publik bertajuk ” Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia” di Menara Satrio, Jakarta, Selasa (28/7/2018).

Kedua hal tersebut menurutnya, menunjukkan keberadaan Fintech telah mampu meningkatkan perekonomian lndonesia secara makro. Bahkan dari sisi dunia usaha turut terdongkrak. Di mana besaran gaji dan upah karyawan bisa terangkat hingga Rp 4,56 triliun.

Selain itu, fintech dianggapnya dapat menyuntikan sokongan dana untuk Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM), khususnya di sektor perdagangan, keuangan dan asuransi.

Ketiga sektor tersebut, menurutnya, mempunyai peran langsung dalam pengembangan Fintech. Kehadirannya juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang yang tidak hanya dari sektor-sektor terskunder. Tapi juga sektor primer, seperti pertanian, juga mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yakni 9 ribu orang.

Bhima menjelaskan, kajian yang dilakukan oleh INDEF dan AFTECH dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan.

Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (data World Bank, 2015). Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM masih sangat rendah.

“Porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank,” ungkapnya.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan pelayanan perbankan terutama di segmen pelayanan kredit masih sangat rendah tingkat penetrasinya.

Direktur Asosiasi Fintech Indonesia, Ajisatria Suleiman menambahkan, rekomendasi untuk memperkuat peran Fintech diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risikofraud, dan melindungi konsumen beritikad baik.

“Kedepannya, kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan layanan biro kredit,” jelas Aji.

Dia menyebutkan, saat ini telah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit. Sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian. Yakni contohnya, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Keminfo).

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Asosiasi Fintech (Aftech) lndonesia membuat kajian tentang peran Financial Technology (Fintech) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kajian tersebut menggunakan analisis Input-Output (I-O) yang menunjukkan perkembangan Fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), sebesar Rp 25,97 triliun.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.