Kadis SDA Tersangka, Anies: Tantangan ini Bagian dari Sebuah Amanat

326
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Ist

JAKARTA — Menyikapi Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan yang tersangkut kasus dugaan perusakan pekarangan orang lain tanpa izin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta ASN agar tetap bekerja sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

“Saya ingin tegaskan kepada semuanya para ASN supaya terus berkonsentrasi bekerja menjalankan tugas dengan baik dan tuntutan. Tantangan seperti ini adalah bagian dari sebuah amanat, ketika menjalankan tugas ada tantangan seperti ini,” tutur Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Terkait kasus yang menimpa anak buahnya, ia memastikan dari Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan hukum.

“Tentu (berikan bantuan hukum), bahkan pas pemeriksaan Teguh sudah lapor ke saya sejak minggu lalu, bantuan hukum saat proses pemeriksaan biro hukum pun ikut,” tutur Anies

Anies pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti seluruh proses hukum yang saat masih terus berjalan di pihak kepolisian.

“Kalau sudah menyangkut perkara hukum kita akan ikuti semua ketentuan hukum yang ada,” ucap Anies.

Anies menambahkan, dirinya telah berkonsultasi dengan Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti terkait dengan aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para ASN yang terlibat kasus hukum.

Anies menyebutkan, hingga saat ini posisi Teguh masih aktif sebagai PNS Pemprov DKI Jakarta dan masih menjabat sebagai Kadis SDA.

“Kalau ketentuannya bisa aktif, maka aktif, kalau tidak ya tidak,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta ihwal status PNS yang kini menjadi tersangka.

“Jadi saya sudah konsultasi dengan BKD ketentuannya nanti ada dokumen resmi yang menjelaskan semua peraturan perundangan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari ASN yang mengalami perkara seperti ini,” ucapnya.

Mantan rektor Paramadina itu menjelaskan, peristiwa yang membuat Teguh menjadi tersangka terjadi pada 2016. Anies mengharapkan para

Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Sulistyowati mengungkapkan, Teguh akan diberhentikan sementara bila kepolisian memutuskan untuk menahan Teguh. Pemberhentian tetap sebagai PNS baru bisa dilakukan setelah keputusan pengadilan sudah berketetapan hukum tetap (inkrah). Bila tidak bersalah, Teguh tetap berstatus PNS.

“Dasar dari penahanan itu akan kita buatkan pemberhentian sementara dari pegawai tersebut, sampai dengan keputusan inkrah atau keputusan tetap,” kata Sulistyowati saat dihubungi.

Sebelumnya Teguh dilaporkan oleh Felix Tirtawidjaja atas dugaan tindak pidana pengerusakan dan atau memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak dan atau memindahkan dan atau membuang barang sebagai dimaksud dalam pasal 170 KUHP, 406 KUHP, 167 KUHP, dan 389 KUHP. Kejadian tersebut terjadi di Rawa Rotan Cakung pada 20 Agustus 2016 silam.

Sementara Teguh menegaskan tindakan yang dia lakukan pada saat itu dalam rangka pengamanan aset Pemprov DKI Jakarta sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Pengamanan aset itu perintah lisan langsung dari Pak Ahok, ‘Segera kamu amankan aset di sana’. Makanya saya kirim alat di sana dengan kegiatan dan prosedur yang berlaku,” kata Teguh saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Baca Juga
Lihat juga...