Kegiatan Proyek Wajib Miliki Dokumen Lingkungan

1.508
Perbaikan jalan alternatif, ilustrasi - Dok: CDN
MINAHASA TENGGARA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLH-KP) Kabupaten Minahasa Tenggara, Tommy Soleman, menegaskan seluruh kegiatan proyek wajib memiliki dokumen lingkungan.
“Apalagi, itu telah mengubah bentuk asli lingkungan harus mempunyai dokumen berupa izin lingkungan. Berlaku untuk proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah,” katanya, di Ratahan, Sabtu (11/8/2018).
Dia menuturkan, kegiatan proyek wajib untuk mengurus izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP -UPL). “Untuk izin seperti ini, juga berlaku bagi proyek pelebaran jalan atau di rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, sejumlah izin lainnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi para perusahaan-perusahaan tambang.
“Sedangkan untuk izin tempat makan, ruko atau usaha sejenisnya cukup mengurus izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan atau SPPL,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, untuk setiap pengurusan, pihaknya akan memfasilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kita akan memberikan informasi kepada masyarakat atau perusahaan terkait dokumen yang nantinya diperlukan. Kemudian akan lakukan pemeriksaan langsung untuk menentukan jenis izin yang akan dikeluarkan,” tandasnya. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...