hut

Kemenag DIY Minta Aturan Pengeras Suara Masjid Dipatuhi

Ilustrasi -Dok: CDN
YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta seluruh takmir masjid atau musala mematuhi aturan penggunaan pengeras suara di masjid.
Kami berharap dipatuhi, apalagi aturan ini sebetulnya sudah lama sekali,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DIY, Muhammad Lutfi Hamid, di Yogyakarta, Jumat (31/8/2018).
Menurut dia, aturan pengeras suara di masjid atau musala telah tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978.
Sejak 1978, katanya, aturan itu sudah dijalankan, namun kemudian banyak masyarakat yang tidak lagi menerapkan.
“Sebenarnya zaman dahulu sudah pada jalan, cuma kemudian masyarakat berlebihan, apalagi setelah reformasi, sehingga pengajian-pengajian yang semestinya cukup menggunakan sound system dalam, kemudian menggunakan sound system luar,” kata dia.
Instruksi tersebut, antara lain menjelaskan, bahwa suara yang disalurkan ke luar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Ada pun bacaan salat atau doa cukup menggunakan speaker dalam.
Meski demikian, bila lingkungan atau komunitas masyarakat di sekitar masjid atau musala setempat tidak mempermasalahkan atau memaklumi penggunaan pengeras suara di luar aturan itu, menurut dia, tidak ada masalah.
Hingga saat ini, Lutfi mengakui untuk konteks DIY, pihaknya belum melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya resistensi masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara masjid di luar aturan.
“Ya, memang ini kasuistis di masing-masing kampung, kami belum melakukan penelitian seperti itu. Bahwa, mereka yang terganggu oleh suara speaker masjid memang belum banyak mencuat ke permukaan, tapi saya yakin sebetulnya banyak,” kata Lutfi.
Aturan itu, menurut dia, dibuat agar tidak ada resistensi masyarakat, baik Muslim maupun yang beragama lain, yang merasa terganggu, baik saat beristirahat atau melakukan kegiatan lain.
Untuk menjalankan aturan itu, ia berharap kepekaan dari takmir masjid atau ormas keagamaan. Masyarakat diharapkan bisa kembali pada kearifan lokalnya, dalam menggunakan spiker masjid untuk sarana dakwah atau adzan.
“Kalau ada masyarakat yang kemudian terganggu atau tidak memberikan permakluman, ya sebaiknya takmirnya instrospeksi,” katanya.
Kanwil Kemenag DIY, kata dia, akan kembali menggencarkan sosialisasi aturan itu dengan melibatkan para penyuluh agama serta Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan.
“Sebenarnya kami sudah mulai menyosialisasikan melalui media sosial untuk bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat, tetapi itu bertahap. Semua lini harus kami gerakkan,” kata Lutfi. (Ant)
Lihat juga...