Kemenhub-Kemendagri Diminta Benahi Sistem Pengujian Ranmor

139
Pengujian kendaraan bermotor (PKB) - Dok. wikipedia

JAKARTA — Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri sebaiknya kerja bersama-sama untuk membenahi sistem pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang dinilai masih bermasalah di sejumlah daerah.

“Di pemerintah pusat, seyogyanya Kemenhub kerja sama dengan Kemendagri untuk beresin urusan PKB. Kalau bisa kolaborasi dua kementerian itu bagus, mestinya kalau target restribusi PKB tidak terpenuhi tetapi kinerja keselamatan dan pelayanan di PKB jadi bagus,” kata pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Djoko mengatakan kondisi saat ini uji kir tidak tertata dengan baik karena banyak pemilik kendaraan umum tidak melakukannya sesuai aturan.

Dia mengatakan saat ini masih ada oknum petugas yang meloloskan PKB kendaraan yang seharusnya tidak layak dan perlu diperbaiki.

“Apabila praktek dan proses PKB-nya benar sesuai aturan, berintegritas, jika tidak layak tetap disuruh memperbaiki, maka modusnya pemilik angkutan umum atau barang akan numpang uji pada PKB daerah lain yg bisa di-‘cincai’,” kata Djoko.

Djoko mengatakan belum semua daerah pengelola mempunyai integritas yang tinggi dalam proses Pengujian Kendaraan Bermotor. Dia mengungkapkan beban PAD (pendapatan asli daerah) yang harus dicapai menjadi alasan sistem pengujian kendaraan bermotor belum tertata.

“Karena Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB belum terpusat datanya, maka susah untuk melacak kendaraan yang numpang uji. Masalahnya ada di seputar itu,” kata Djoko.

Pengelolaan PKB adalah kewenangan pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten-kota, oleh karena itu pemerintah provinsi tidak dapat kewenangan dalam proses pengawasan. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.