Kemenkumham Kalsel Usulkan Remisi 5.560 Napi

1.430
Ilustrasi -Dok: CDN
BATULICIN – Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kalimantan Selatan, mengusulkan remisi umum untuk 5.560 narapidana (napi) untuk mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2018.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Ferdinand Siagian, melalui siaran pers, mengatakan, napi yang diusulkan tersebut dari sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kalimantan Selatan.
“Dari usulan itu, 232 napi langsung bebas dari masa pembinaan, terkait tindak pidana korupsi yang berasal dari Rutan Kelas II B Rantau,” katanya, Sabtu (11/8/2018).
Untuk Lapas Narkotika Karang Intan, ada 2.510 napi yang akan menerima remisi terbanyak, dibandingkan dengan rutan yang lain, 77 orang di antaranya langsung bebas, dan sisanya hanya pengurangan masa kurungan penjara.
Sedangkan Lapas Kelas II A Banjarmasin sebanyak 1.202 napi yang akan memperoleh remisi, di antaranya 44 Napi langsung bebas dan sisanya hanya pengurangan masa kurungan penjara.
Dijelaskan, saat ini penghuni Lapas dan Rutan se-Kalimantan Selatan sebanyak 8.915 orang, berdasarkan data aplikasi SDP per 7 Agustus 2018.
Seluruh napi yang akan mendapatkan remisi merupakan napi yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2018, tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilasi cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
Ada pun syarat pemberian remisi bagi napi antara lain, yang bersangkutan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
Telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.
Lanjut Ferdinand, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, akan mendapatkan syarat tambahan, yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.
“Yang paling penting bagi yang bersangkutan telah membayar lunas denda dan uang pengganti, sesuai putusan pengadilan untuk napi yang dipidana, karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional penanggulangan terorisme,” paparnya. (Ant)
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.