Kemensos Gelar Penyuluhan Sosial di Badung  

Editor: Koko Triarko

173
BADUNG — Kementerian Sosial menggelar penyuluhan sosial terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Badung, guna meningkatkan peran serta sejumlah pilar sosial dalam mengatasi berbagai persoalan sosial.
Tati Nugrahati, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos, menjelaskan, alasan kegiatan ini digelar tidak lain untuk meningkatkan peran serta dari pilar-pilar sosial  untuk meminimalisir  permasalahan  sosial  yang terjadi di masyarakat.
Tati Nugrahati, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos. -Foto: Sultan Anshori.
“Pilar sosial merupakan sebuah lembaga kemitraan  yang dibentuk oleh Kementerian  Sosial, yang berfungsi  untuk dijadikan kepanjangan tangan dalam menanggulangi, memecahkan serta menyampaikan rujukan atas segala bantuan yang ada di dinas sosial,” ucap Tati Nugrahati, saat ditemui di sela kegiatan, Jumat (24/8/2018).
Kegiatan penyuluhan di Bali ini, satu daerah  yang menjadi fokus pembahasan adalah Kabupaten Badung. Alasannya, karena meskipun Kabupaten Badung merupakan daerah penghasil APBD terbesar di Bali, tidak lantas menjamin kesejahteraan  sosial berjalan dengan baik.
Hal ini, menurutnya, tercermin dengan masih banyaknya kemiskinan mental yang terjadi di Badung, seperti  kasus pengguna narkoba, kejahatan anak serta anak terlantar dan pekerja seks komersial  (PSK).
“Kalau di Badung sendiri, sumber masalah sosial bukan disebabkan faktor kemiskinan secara materi, melainkan kemiskinan mental. Hal tersebut terjadi diduga disebabkan kurangnya  kepekaan masyarakat  terhadap  lingkungan, terutama di ruang  lingkup keluarga,” kata Tati, kepada Cendana News.
Karena itu, hal tersebut  harus segera dilakukan penanganan,  agar tidak membahayakan bagi kehidupan sosial yang ada di masyarakat.
Tati mengajak semua pihak untuk turut serta berperan dalam hal itu, karena menurutnya pilar sosial ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi perlu kerja sama  dengan semua pihak, termasuk pemerintah setempat.
“Di Badung sendiri juga sudah mendapatkan  Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Bantuan ini untuk menangani  permasalahan sosial, seperti kesehatan, pendidikan serta perekonomian,” kata Tati.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I  Nyoman Wenten, sangat mendukung dengan kegiatan penyuluhan ini. Ia berharap, ke depan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bisa disinergikan dalam penanganan permasalahan sosial.
Menurutnya, saat ini selain soal kemiskinan  mental, pihaknya masih terus berupaya mengurangi kemiskinan di beberapa  kawasan di Bali, seperti Klungkung, Karangasem dan Buleleng
“Inj sejalan  dengan program yang ada di Provinsi  Bali. Permasalahan sosial  menjadi program prioritas untuk  terus dibenahi,” kata Kadinsos Bali, I  Nyoman Wenten.
Sementara itu, Kanita, selaku Kepala Bidang Pelaksanaan dan Penyuluhan Sosial, mengaku sangat  mengapresiasi atas partisipasi dari anggota PSKS di Bali. Ia berharap, ke depan permasalahan-permasalahan sosial itu bisa ditangani secara profesional.
“Alhamdulillah, ya responnya sangat positif, awalnya kita mau fokuskan ke Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), namun kita akhirnya kumpulkan para penyuluh hingga menjadi forum yang berada di bawah naungan Kemensos,” pungkas Kanita.
Tidak hanya di Bali, kegiatan serupa juga sudah dilakukan di daerah lain di Nusantara, baik dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. Setiap tahun jumlah kader yang berhasil dilatih sebanyak 10 ribu orang.
Baca Juga
Lihat juga...