Kendala Peminjaman KUR Masih Terjadi di Sumbar

Editor: Satmoko Budi Santoso

191

TANAH DATAR – Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, yang merupakan senator asal Sumatera Barat mendatangi Lawang Mandahiling, Kabupaten Tanah Datar.

Kedatangannya dalam rangka tugas konstitusional mengawasi pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

“Sekaitan tugas ini sejumlah lembaga perbankan dan nonbank telah dikunjungi untuk mengetahui sejauh mana penguatan permodalan lewat kredit usaha rakyat (KUR) memberikan daya dorong terhadap perekonomian Sumbar. Kita pun mengunjungi delapan kecamatan di Tanah Datar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait KUR dan pemanfaatan dana LPDB,” jelasnya, Jumat (10/8/2018).

Leonardy menjelaskan, kedatangannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Di beberapa kecamatan, KUR kurang tersosialisasi. Bagaimana di Salimpaung ini? Jika sudah dapat KUR apakah bermanfaat dan sulitkah mengaksesnya?

“Itu yang ingin kita dengar dengan datang ke Kecamatan Salimpaung. Kesempatan dialog lebih terbuka lebar dengan wali nagari, apalagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memerintahkan dinas terkait untuk ikut serta,” tegasnya.

Di Lawang Mandahiling, wali nagari Heldi sudah banyak mengeluarkan surat keterangan usaha buat warganya untuk meminjam modal ke bank lewat program KUR. Tapi sering terkendala.

Ada juga yang telah disurvei oleh pihak bank. Hasilnya ada yang ditolak, tapi banyak juga yang tanpa keterangan. Akibatnya, warga bertanya-tanya ke wali nagari.

“Wali nagari yang jadi sasaran warga karena banyak yang tidak dapat keterangan kenapa kredit mereka tidak disetujui. Kami mohon sekali agar ada kejelasan tentang KUR ini,” ujar Heldi.

Keterampilan tradisi BPRN Supayang Hj. Afridayanti menyebutkan, di nagari mereka ada usaha jahit kapalo samek. Ada 50 kaum ibu yang menekuni usaha ini.

Sayangnya, pemasaran yang belum terjamin membuat jahit kapalo samek masih sebagai sambilan. “Jika pemasaran terjamin, generasi muda makin termotivasi untuk mempelajari dan menekuni sebagai penopang ekonomi keluarga,” ungkapnya.

Sekaitan hasil ini, Leonardy menyarankan untuk menjadikan produk kerajinan di Supayang sebagai produk unggulan nagari. Nagari memasarkan lewat BUMNag. Bina kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Manfaatkan perantau.

“Dekati Pak Bupati agar mau menjadikan kain berhias jahit kapalo samek dari Supayang dan mungkin juga batik tanah liek dari Sumaniak ya, dijadikan pakaian seragam Pemkab Tanah Datar, minimal seragam perangkat kecamatan,” urainya.

Ardiwan dari Biro Perekonomian Pemkab Tanah Datar menyebutkan, sudah ada pembicaraan menjadikan kain yang ada hiasan kapalo samek atau batik tanak liek Sumaniak sebagai pakaian seragam.

“Saat Pak Bupati kembali dari tugas luar daerahnya, aspirasi ini akan disampaikan lagi. Begitu juga rencana sosialisasi KUR ke wali nagari-wali nagari di Tanah Datar,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...