Komisi Yudisial Beberkan Problema Hakim

Editor: Koko Triarko

2.462
Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Achmad Jayus. -Foto: M Hajoran
JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Achmad Jayus, mengatakan, beberapa problem hakim berdasarkan laporan yang masuk ke KY, terdapat hakim yang mengantuk saat bersidang, hakim selingkuh, hakim menerima suap, hakim korupsi, hakim tidak jujur, hakim yang sering marah-marah, hakim yang berpihak hingga intervensi sesama hakim.
“Problema ini telah menimbulkan krisis moral yang bisa disebabkan adanya tekanan dari luar peradilan. Misalnya, kekuasaan eksekutif, legislatif, partai politik atau institusi peradilan yang ada di atas atau di sampingnya, serta masyarakat yang melakukan suap. Sehingga, hakim perlu menjaga independensi dan akuntabilitasnya,” katanya, di Gedung KY Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Jaja menjelaskan, secara sederhana pesepsi terhadap hakim di hadapan masyarakat ialah apa yang dilihat dan alami dengan mengeluarkan pendapat pribadi. Sehingga, meski putusannya telah memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang kuat, masyarakat tidak akan memandang hal itu menjadi baik, bila hakim tidak memiliki profesionalitas dan kapabilitas.
“Selain itu, berdasarkan riset antara KY dengan Universitas Indonesia, faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap integritas hakim, yakni sarana prasarana hakim, yang menyebabkan hakim berperilaku koruptif,” ujarnya.
Selain itu, tambahan Jaja, pola mutasi yang menyebabkan perselingkuhan, kesempatan pelatihan kurang yang menyebabkan hakim tidak bisa mengembangkan ilmunya, keamanan yang kurang, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya rumah dinas.
“Tentu semua problematika di atas menjadi tantangan bagi hakim dalam menciptakan peradilan yang agung, sebagaimana yang kita harapkan selama ini. Menjadikan badan peradilan yang bersih dan terhormat, dan hakim yang berintegritas, profesional dan bermoral,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MA Non-Yudisial, Sunarto, mengatakan, upaya meningkatkan badan peradilan yang agung hanya dapat diwujudkan oleh hakim-hakim yang profesional.
Hakim profesional akan menjalankan profesi yang didapatnya dalam pendidikannya, dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral.
“Hakim profesional tidak dilahirkan, tetapi harus diciptakan dengan proses yang cukup panjang. Mengapa harus hakim profesional yang dapat tingkatkan peradilan yang agung? Alasannya, tanggung jawab hakim tidak hanya pada pencari keadilan, namun juga pada Tuhan,” ungkapnya.
Selain itu, putusan hakim harus dianggap benar sepanjang belum dinyatakan sebaliknya, oleh putusan tingkat berikutnya. Hakim profesional juga harus memiliki spirit, keterampilan dan pengalaman.
Maka, untuk mendapatkan hakim profesional, saat ini MA telah melakukan rekrutmen calon hakim pada 2017 yang transparan dan akutanbel.
“MA juga menyusun mutasi dan promosi hakim, serta membuat instrumen fit and proper test, untuk calon pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding. Hakim profesional tidak lepas dengan integritas yang baik, serta perpaduan antara mutu dan kualitas, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran,” ujarnya.
Baca Juga
Lihat juga...