KPK Dalami Dugaan Jual-Beli Informasi Usulan RAPBN-P

Editor: Koko Triarko

1.935
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tengah mendalami adanya dugaan jual-beli informasi usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2018, yang menjerat Yaya Purnomo, sebagai salah satu tersangka.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, mengatakan, penyidik KPK menduga ada semacam kegiatan jual beli informasi terkait adanya rencana penambahan anggaran kepada sejumlah daerah, yang dilakukan oleh tersangka Yaya Purnomo (YP).
Menurut Febri Diansyah, Yaya diduga telah menyampaikan usulan tersebut kepada sejumlah oknum kepala daerah atau pejabat penyelenggara negara tertentu, agar tertarik memberikan sejumlah uang, untuk memperoleh tambahan anggaran.
Tersangka Yaya yang saat itu masih menjabat sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi atau kelompok.
“Penyidik KPK menduga ada semacam kegiatan terselubung, yaitu informasi jual-beli anggaran untuk perimbangan keuangan daerah, padahal seharusnya usulan atau permintaan tambahan tersebut biasanya bersifat rahasia atau tertutup,” jelasnya, di Gedung KPK Jakarta, Senin (27/8/2018).
Febri Diansyah menjelaskan, bahwa penyidik KPK juga sedang fokus melakukan pendalaman terkait pembahasan usulan dana perimbangan keuangan daerah yang selama ini dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Menurutnya, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan sekaligus menggali informasi yang disampaikan saksi Achmad Hafisz Thohir, seorang Anggota DPR RI darI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Tersangka Achmad sempat memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK, seputar proses awal hingga persetujuan terkait penganggaran tersebut.
Sementara itu, dalam kasus yang menjerat Yaya Purnomo, penyidik KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, karena diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni Amin Santono-mantan anggota Komisi XI DPR RI, Kamaluddin dan Ahmad Ghiast.
KPK meyakini, sumber aliran  dana dalam kasus suap tersebut berasal dari pemberian sejumlah kontraktor dari Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan disita KPK pada saat melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).
“Sejumlah barang bukti yang berhasil disita adalah logam mulia berupa emas batangan seberat 1,9 kilogram, uang tunai Rp1,8 miliar, unag 63 ribu Dolar Singapura (SGD), uang 12.500 Dolar Amerika (USD) dan mobil mewah jenis Jeep Wrangler Rubicon”, pungkas  Febri Diansyah.
Lihat juga...

Isi komentar yuk