KPU Balikpapan Mulai Verifikasi Berkas Caleg

Editor: Satmoko Budi Santoso

1.373
Ketua KPUD Balikpapan Noor Thoha melakukan verifikasi berkas caleg - Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan mulai melakukan verifikasi berkas Calon Legislatif (Caleg) Partai Politik yang melakukan pendaftaran. Verifikasi berkas caleg sendiri mulai dilaksanakan pada hari ini hingga 8 Agustus mendatang.

Bagi bakal caleg yang tidak menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pada batas akhir 31/7 kemarin maka bakal caleg otomatis gugur. Hal itu berdasarkan persyaratan caleg yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.

“Apabila tak dapat memenuhi semua persyaratan maka tak bisa dinaikkan statusnya jadi daftar Caleg Sementara (DCS), maka praktis tidak bisa mengikuti kontestasi politik,” kata Ketua KPUD Balikpapan, Noor Thoha, di sela melakukan verifikasi data bakal caleg, Rabu (1/8/2018).

Dijelaskannya, setelah Partai Politik menyerahkan kelengkapan berkas calon legeslatif (caleg), maka KPU Kota Balikpapan mulai melakukan verifikasi berkas mulai 1-8 Agustus 2018. Kemudian diumumkan pada 12-14 Agustus.

“Masa verifikasi data bakal caleg harus dilakukan dengan teliti dan apakah sesuai dengan Peraturan KPU atau tidak. Selanjutnya, apabila berkas sudah tidak ada perbaikan dan lengkap maka pada 12-14 Agustus itu diumumkan DCS,” tandas Thoha.

Selanjutnya, setelah daftar calon sementara (DCS) ditetapkan kemudian KPU Kota Balikpapan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan selama dua minggu. Misalnya, ada ijazah caleg yang palsu.

“DCS ke DCT itu asumsinya kelengkapannya sudah fix, ketika kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi maka dia maka dia tidak bisa naik DCS. Kenapa DCS bisa gugur tidak bisa naik DCT,” imbuh Noor Thoha kepada media.

Dia menyampaikan tanggapan yang diberikan masyarakat misalnya ternyata yang bersangkutan ijazahnya meragukan dan itu bisa dibuktikan dengan adanya verifikasi faktual nanti. Jika benar aduan masyarakat, maka digugurkan.

“Tahapan selanjutnya pada September nanti ditetapkan jadi Daftar Caleg tetap (DCT). Kalau misalnya setelah dinaikkan jadi DCT ada temuan, masuk wilayah hukum yang berbeda, tidak masuk pidana pemilu tapi pidana umum,” tambahnya.

Baca Juga
Lihat juga...