KY Ingatkan Hakim Jaga Independensi di Tahun Politik

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

418
Juru Bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Memasuki tahun politik, Komisi Yudisial (KY) mengingatkan hakim agar tetap menjaga independensi dan netralitas. Hal tersebut tidak terlepas dari hajatan besar yang akan digelar dalam memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD.

“Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tegas menyebutkan, hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik. Hakim juga dilarang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Pelanggaran terhadap hal tersebut, kata Farid, berarti berpotensi melanggar, karena berperilaku tidak arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

“Bukan hanya itu, hakim juga dituntut agar arif dan bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata di ruang media sosial atau di dunia nyata,” ujarnya.

Menurut Farid, penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu konten di media sosial. Jangan sampai tanpa sadar ikut membagikan informasi yang memuat kebencian, SARA, serta hoax dan model kampanye negatif.

“Atau kecenderungan perilaku yang menunjukkan keberpihakan kepada calon yang ikut kontestasi di pileg maupun pilpres,” sebutnya.

Sebagai warga negara, hakim memang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019. Namun, pihaknya terus mengingatkan, agar tetap selektif, hati-hati dan bijak dalam menyampaikan pendapat terkait Pemilu 2019 demi menjaga kemuliaan profesinya.

“Hakim harus paham dan sadar bahwa terikat kode etik yang mewajibkan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam setiap situasi dan menjaga independensi,” ujarnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.