Langgar Kode Etik, KY Usulkan 30 Hakim Dijatuhi Sanksi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

1.381
Juru Bicara KY, Farid Wajdi. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) mengusulkan untuk menjatuhkan sanksi kepada 30 orang hakim dari 18 berkas laporan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Meskipun rekomendasi tersebut didominasi sanksi ringan, berupa bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri.

Juru Bicara KY, Farid Wajdi mengatakan, dari 30 hakim tersebut, 20 hakim terlapor untuk sanksi ringan (66,67%), enam hakim terlapor untuk sanksi sedang (20%), dan empat hakim terlapor untuk sanksi berat (13,33%).

“Dari 20 hakim terlapor untuk kategori sanksi ringan dengan rincian berupa teguran lisan sebanyak enam hakim terlapor atau 20%, teguran tertulis sebanyak enam hakim terlapor atau 20%. Pernyataan tidak puas secara tertulis sebanyak delapan orang atau 26,67%,” papar Farid di Gedung KY Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Sementara untuk kategori sanksi sedang, lanjut Farid, berupa hakim non palu paling lama enam bulan sebanyak dua hakim terlapor atau 6,67%. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun sebanyak satu hakim terlapor (3,33%), dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun sebanyak tiga hakim terlapor (10%).

Sementara itu kategori sanksi berat berupa hakim non palu selama dua tahun sebanyak satu hakim terlapor (3,33%). Sanksi berat non palu ini dijatuhkan karena perselingkuhan.

Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 3 hakim terlapor atau 10%. Kualifikasi sanksi terdiri atas nikah siri tanpa izin, perselingkuhan dan bertemu pihak berperkara, serta diduga menerima suap dalam penanganan perkara.

Jenis Pelanggaran KEPPH dari 30 hakim terlapor yang diusulkan dijatuhi sanksi, jenis pelanggaran terbanyak adalah bersikap tidak berperilaku adil, arif dan bijaksana, serta tidak menjunjung tinggi harga diri sebanyak 25 hakim terlapor (83,33%), bertemu pihak berperkara sebanyak satu hakim terlapor (3,63%), pelanggaran etika perilaku murni berupa perselingkuhan, menikah siri tanpa izin dan suap sebanyak empat hakim terlapor (13,33%).

Untuk rekomendasi sanksi berdasarkan jenis kelamin, tambah Farid, yakni sebanyak 28 orang (93,33%) dari 30 hakim terlapor dan sisanya dua orang (6,67%) hakim terlapor adalah berjenis kelamin perempuan.

“Dari jenis pelanggaran yang ada, terlepas dari jenis sanksi ringan, sedang atau berat sekalipun, perlu dipahami hakim merupakan salah satu officium nobile atau profesi mulia sehingga harus memiliki standar etika yang tinggi. Hakim jelas harus memiliki standar etika yang lebih dari rata-rata profesi pada umumnya,” jelasnya.

Sedikit saja pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, maka penegakannya harus tetap dilakukan. Dalam proses penegakan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab, maka KY memastikan bahwa tidak akan ada toleransi pelanggaran kecuali dia akan di proses. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan sekaligus untuk menimbulkan efek jera.

Baca Juga
Lihat juga...