Larangan Nyaleg Mantan Koruptor, MA Proses Judicial Review PKPU

Editor: Satmoko Budi Santoso

1.316
Suhadi Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Sejumlah mantan terpidana kasus korupsi mengajukan judicial review Peraturan KPU (PKPU) ke Mahkamah Agung karena merasa dirugikan dengan diterbitkan peraturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi mengatakan, MA saat ini masih memproses gugatan PKPU tersebut.

“Saat ini, berkas telah dinyatakan lengkap dan tinggal selangkah lagi menuju persidangan. Manajemennya sekarang sudah di Kamar Tata Usaha Negara (TUN),” kata Suhadi di Gedung MA Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Lebih jauh Suhadi mengatakan, dalam tahapan persidangan MA, ketika berkas telah berada di Kamar TUN, selanjutnya, ketua kamar menentukan majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara. Majelis tersebut nantinya akan memeriksa perkara, dengan tenggat maksimal selama 90 hari untuk adanya putusan.

“Kapan sidangnya, saya belum tahu pasti. Karena itu otoritas majelis, saya kurang paham, kita lihat saja perkembangan seperti apa nanti,” katanya.

Suhadi menyebutkan, bahwa dirinya belum mendapat informasi dari manajemen perkara. Mengingat setiap hari persidangan terus berjalan, dan gugatan PKPU selain eks larangan napi koruptor, juga banyak diajukan penggugat.

“Tapi yang jelas, MA akan memprioritaskan judicial review PKPU tersebut. Karena Peraturan KPU ini masuk kategori khusus yang harus dipercepat prosesnya, karena ada tenggat waktu perkara tertentu, sesuai UU,” ungkapnya.

Seperti diketahui, ada enam pemohon yang menggugat PKPU No. 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif (pileg). Di mana mereka merasa dirugikan dengan keluarnya PKPU tersebut, sehingga tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon legislatif.

Keenam nama tersebut adalah, Muhammad Taufik, Wa ode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani. Keenam orang itu mengajukan gugatan dengan pihak Termohon Ketua KPU.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.