MA akan Nonaktifkan Hakim Tersangka

Editor: Koko Triarko

1.636
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah. -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menyebut, hakim yang turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN, Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, dan hakim Sontan Merauke, dan Meri Purba.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan, MA memastikan akan menonaktifkan para hakim tersebut, jika benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini, MA masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK.
“Kalau terbukti bersalah, pasti diberhentikan karena itu aturan hukumnya, karena yang sudah-sudah (diberhentikan). Tapi untuk kasus ini, saya belum bisa komentar, karena belum ada konfirmasi secara resmi dari yang berwenang (KPK),” kata Abdullah, di Gedung MA Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Abdullah menyebutkan, surat keputusan (SK) pemberhentian sementara akan langsung turun dari MA tanpa menunggu mereka diadili di Pengadilan Tipikor. Begitu menjadi tersangka, seorang hakim yang terjerat pidana akan langsung dinonaktifkan sebagai hakim.
“Untuk pemberhentian sementara, itu langsung diberikan oleh MA. Tapi, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, SK pemberhentian langsung diberikan untuk nonaktif dari jabatan hakim,” ujarnya.
Meskipun demikian, katanya, MA tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan seorang hakim secara permanen. Sebab, kata Abdullah, kewenangan tersebut berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Kewenangan untuk memberhentikan hakim secara permanen itu ada di tangan Presiden. Jadi, MA hanya berwenang memberhentikan sementara, artinya sudah tidak menjalani sidang lagi (nonpalu),” ungkapnya.
Baca Juga
Lihat juga...