MA Mudahkan Warga Berperkara dengan E-Payment 

JAKARTA — Konsekuensi dari penerapan sistem pengadilan elektronik (e-court) yang diluncurkan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, maka MA menetapkan pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) untuk memudahkan warga berperkara di pengadilan.

Selain e-payment, aplikasi e-court juga mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (e-filling), biaya panjar (e-SKUM), dan penyampaian panggilan dan pemberitahuan persidangan secara elektronik (e-summons).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, mengatakan, penggunaan e-payment merupakan bagian dari e-court sebagai langkah strategis untuk mendorong implementasi kebijakan MA. Hal ini tentu memudahkan pencari keadilan dan pengguna terdaftar e-court melakukan pembayaran elektronik di tujuh bank pemerintah.

“Bisa melalui sms banking, internet banking, mobile banking atau pun menandatangani teller bank, tanpa harus ke pengadilan dan berinteraksi dengan aparatur pengadilan,” kata Achmad Setyo Pudjoharsoyo, di Gedung MA Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Sebenarnya, metode pembayaran ini, kata Pudjo, telah lazim dilakukan masyarakat di era digital saat ini. Untuk itu, dunia peradilan tengah berupaya beradaptasi dengan teknologi dan perubahan masyarakat itu dengan menerapkan sistem e-payment dalam aplikasi sistem e-court yang sedang terus disosialisasikan kepada masyarakat.

“Melalui fitur e-payment ini, proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah mendapat taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM), dapat melakukan pembayaran ke rekening virtual dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan perbankan,” ujarnya.

Fitur e-payment, sebut Pudjo, juga melayani transaksi penambahan biaya panjar ketika biaya panjar tidak mencukupi pembiayaan pelaksanaan pemeriksaan perkara selanjutnya.

Pihak pengadilan sebelumnya akan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) perihal kondisi panjar biaya perkara untuk melakukan penambahan.

“Tak hanya itu, fitur e-payment mencakup transaksi pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada masyarakat pencari keadilan, setelah selesainya seluruh proses pemeriksaan perkara, jika terdapat kelebihan atau sisa dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan. Selanjutnya, sisa biaya panjar tersebut harus dikembalikan kepada pihak berperkara,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Pudjo, uang pengembalian panjar biaya perkara seringkali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bermasalah dalam pengembaliannya. Karena itu, dengan adanya e-payment, ini pengembalian panjar biaya perkara, masalah itu dapat terselesaikan.

“Pembayaran biaya perkara secara elektronik ini akan sangat jauh lebih murah dibanding pembayaran perkara secara manual di pengadilan. Sebab, bila pembayaran secara manual, masyarakat pencari keadilan atau kuasa/pengacaranya diharuskan datang langsung ke pengadilan yang memakan waktu dan biaya transportasi,” ungkapnya.

Tapi dengan adanya e-paymeny ini, tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan pembayaran, cukup dilakukan secara online. “Ini lebih murah jika dibanding datang langsung ke pengadilan,” ucapnya.

MA bersama tujuh Bank BUMN menandatangani kesepahaman pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) dalam sistem E-Court. Di antaranya; Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI, dan Bank BNI Syariah serta addendum nota kesepahaman dengan Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). (Ant)