Massa Geruduk MK, Tuntut Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Editor: Satmoko Budi Santoso

152

JAKARTA – Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah dan Komando Pemuda Islam (KOMPI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menuntut agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen segera dihapus oleh MK. Karena aturan tersebut melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk menjadi pemimpin.

“Kita desak MK untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, karena ini melanggar hak konstitusional setiap warga negara. Karena setiap warga negara berhak menjadi pemimpin di negeri ini dijamin UUD,” kata Siswanto Wari, salah satu Ketua DPP Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah dalam orasi di depan Gedung MK Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Siswanto Wari salah satu Ketua DPP Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah sedang berorasi – Foto M Hajoran Pulungan

Menurutnya, hasrat para elit politik dan kepentingan kelompok yang membuat aturan ambang batas 20 persen dalam pencapresan untuk tetap berkuasa, sehingga mereka membajak UUD dengan adanya Pasal 222 UU Pemilu. Melegitimasi aturan tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

“Besarnya hasrat kepentingan elit politik serta kepentingan kelompok tersebut, mendorong mereka membuat aturan yang melanggar konstitusi dan demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dibajaknya Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini tidak boleh dibiarkan demi kepentingan bangsa dan negara ke depan,” ujarnya.

Untuk itulah, ungkapnya, konstitusi harus diselamatkan dengan meminta MK menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Karena dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang berhak untuk dipilih atau menjadi pemimpin di negeri ini.

“Kita harus melawan korupsi konstitusi yang saat ini berlangsung. Karena ini jelas-jelas merugikan semua warga negara dengan menghapus ambang batas pencapresan sebesar 20 persen yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945,” tegasnya.

Bukan hanya itu saja, mereka juga minta MK segera memutus gugatan tersebut, dengan putusan menghapus ambang batas 20 persen dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan demi kepastian hukum bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

“Kami mendorong MK untuk segera memutuskan gugatan dengan menolak ambang batas 20 persen pencalonan presiden dan wakil persiden demi kepastian hukum. Karena setiap warga negara berhak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...