Masuk Daftar Hitam, Filipina Pulangkan Ilmuwan Australia

179
Ilustrasi Wilayah Filipina /Foto: Dokumentasi CDN

MANILA – Filipina menolak masuk seorang pegiat tua Australia. Warga Australia tersebut dinilai mengancam ketertiban umum, sehingga pemerintah Filipina memilih untuk mengusirnya.

Gill Boehringer (84), mantan mahaguru hukum di Universitas Macquarie, Sydney, ditolak masuk di bandar udara Manila pada Rabu (8/8/2018) malam. Dia masuk dalam daftar hitam di Filipina, karena ikut berunjuk rasa pada 2015. Boehringer menyebut, larangan yang diberlakukan kepadanya tersebut sepenuhnya omong kosong.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan, rencana pemulangan itu adalah tanda ketakutan Presiden Rodrigo Duterte dan pemerintahnya. Duterte dikecam luas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sebagian besar karena perang melawan narkotika, yang sudah membunuh ribuan orang. Dan, Duterte membantah melakukan kesalahan apa pun.

Seorang tua lain yang juga warga Australia, Patricia Fox, yang merupakan seorang biarawati, pada bulan lalu juga dinyatakan sebagai orang asing yang tidak diinginkan, dan diperintahkan diusir dari Filipina. Dia dituduh melakukan kegiatan politik, dengan mengikuti unjuk rasa di pulau asal Duterte, Mindanao.

Dalam aksinya tersebut Fox ikut menentang undang-undang darurat dan mendukung masyarakat adat. Duterte memerintahkan pengusirannya, dan Fox mengajukan banding terhadap keputusan itu.

Boehringer mengatakan, Dia bergabung dengan kelompok pencari bukti tentang penduduk asli di Mindanao pada tahun ini. Namun, upaya tersebut terhalang rekayasa tuduhan biro imigrasi mengenai keikutsertaannya dalam sebuah aksi unjuk rasa. “Itu bagian dari upaya pemerintah menjauhkan orang asing dari yang mereka lakukan, ketidakadilan, pembunuhan, penghilangan,” katanya tanpa merinci.

Juru bicara imigrasi Filipina, Dana Krizia Sandoval menyatakan, daftar hitam berarti ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum. Boehringer dapat mengajukan banding atas pengusiran tersebut. Kelompok hak asasi manusia Karapatan (Hak) menyatakan, perkara Boehringer menggambarkan pemerintah memperlihatkan kerusakannya, defensif dan takut. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.