Melewati Tenggang Waktu, 17 Perkara Pilkada Ditolak MK

Editor: Satmoko Budi Santoso

173

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 17 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah. Dalam amar putusan ke-17 perkara tersebut, MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan melewati tenggang waktu yang diatur dalam perundang-perundangan dan selisih suara hasil pilkada.

“Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyebutkan, Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” kata Ketua MK Anwar Usman, saat sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Selain itu pada Pasal 5 PMK Nomor 5/ 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang berbunyi sebagai berikut : 1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Ketua MK Anwar Usman di tengah para karyawan – Foto: Ist

Lanjut Anwar Usman, permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

“Maka, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang jo Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota, maka Pengajuan Permohonan Pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan,” jelasnya.

Selain alasan tidak diterimanya PHP 17 perkara tersebut, ada juga alasan lain, yakni di mana selisih suara yang diajukan melebihi 0,5 persen hingga 2 persen antara pasangan calon peserta pilkada.

Inilah 17 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam pengucapan sidang putusan di ruang sidang MK. 1, Kabupaten Sinjay, 2. Kabupaten Padang Lawan kedua perkara dinyatakan gugur, 3. Kabupaten Bantaeng, 4. Kabupaten Kolaka, 5. Kabupaten Konawe, 6. Kabupaten Paligimoutoy, 7. Kabupaten Cirebon, 8. Kabupaten Tabalong, 9. Kabupaten Subuhussalam.

Kemudian ke-10. Kabupaten Aceh Selatan, 11. Kabupaten Banyuasin, 12. Kota Palembang, 13. Tapanuli Utara, 14. Tapanuli Utara perkara yang berbeda, 15. Kabupaten Pamekasan, 16. Kabupaten Kapuas dan 17. Kabupaten Rote Ndao mencabut kembali gugatan.

Rencana hari ini ada 34 perkara yang akan diputuskan MK dalam sidang putusan, di mana 17 perkara akan dilanjutkan siang sampai sore.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.