MK Tak Jamin Uji Materil Jabatan Cawapres Segera Diputus

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

1.149
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Muhammad Guntur Hamzah. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Muhammad Guntur Hamzah menyebutkan, pihaknya tidak dapat memastikan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilu terkait masa jabatan capres dan cawapres, selesai sebelum batas akhir pendaftaran Pilpres 2019, pada 10 Agustus 2018 mendatang.

Menurut Guntur, pada dasarnya tak ada batasan waktu bagi MK dalam uji materi sebuah undang-undang. Sebab durasi penyelesaian perkara cenderung bervariasi bergantung pada jenis yang ditangani, mulai dari 3 bulan hingga 2 tahun.

“Saya belum bisa memastikan semuanya karena itu sedang berlangsung dan itu wewenang hakim konstitusi. Prinsip di MK kan kami tidak bisa membicarakan perkara yang sedang berjalan atau berproses,” kata Guntur Hamzah di gedung MK, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Ia menegaskan, pihaknya tidak bisa didesak untuk memutuskan perkara tersebut. Karena MK punya prosedur proses berperkara sesuai aturan yang berlaku dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“MK tidak bisa didesak oleh pihak manapun agar uji materil UU Pemilu tersebut segera diputus. Sebab kita punya mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sebelum hakim konstitusi memberikan putusan,” ujarnya.

 

Sementara itu Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengaku hingga saat ini belum ada rencana penjadwalan sidang putusan uji materil UU Pemilu tersebut.

“Sampai saat ini belum ada rencana jadwal sidang putusan UU Pemilu. Apalagi dalam waktu dekat ini, tidak ada sidang putusan di MK,” ujarnya.

Gugatan uji materi terkait masa jabatan Wapres awalnya dimohonkan oleh Partai Perindo. Dalam gugatannya, pemohon meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila menjabat secara berturut-turut.

Baca Juga
Lihat juga...