MK Tolak 34 Perkara Gugatan PHP Kepala Daerah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

337

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memutus 17 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang MK. Sebelumnya, MK juga telah memutus 17 perkara PHP dengan putusan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan hukum mahkamah, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, di mana pengajuan gugatan PHP ke MK dengan selisih suara 1,5 hingga dua persen.

“Di dalam Pasal 158 ayat (1) dijelaskan bahwa jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Sementara dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Pasal 5 PMK Nomor 5/ 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang berbunyi sebagai berikut : 1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota.

“Dari 17 yang diputuskan, selisih perolehan suara menjadi dasar utama MK menolak gugatan perkara hasil pilkada serentak 2018,” sebutnya.

Juru Bicara MK Fajar Laksono. Foto: M. Hajoran Pulungan

Perkara PHP yang diputuskan MK, antara lain; Kabupaten Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sangeitalaud, Kota Pare-Pare, Kabupaten Deyai, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Gubernur Sumatra Selatan, Kabupaten Kerinci, Provinsi Papua, Kabupaten Lahat, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Rote Ndau.

Sebelumnya, 17 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam pengucapan sidang putusan di ruang sidang MK. 1, Kabupaten Sinjay, 2. Kabupaten Padang Lawan kedua perkara dinyatakan gugur, 3. Kabupaten Bantaeng, 4. Kabupaten Kolaka, 5. Kabupaten Konawe, 6. Kabupaten Paligimoutoy, 7. Kabupaten Cirebon, 8. Kabupaten Tabalong, 9. Kabupaten Subuhussalam.

Kemudian ke-10. Kabupaten Aceh Selatan, 11. Kabupaten Banyuasin, 12. Kota Palembang, 13. Tapanuli Utara, 14. Tapanuli Utara perkara yang berbeda, 15. Kabupaten Pamekasan, 16. Kabupaten Kapuas dan 17. Kabupaten Rote Ndao mencabut kembali gugatan.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.