MUI: Sampai Detik ini, Vaksin MR Belum Bersertifikat Halal

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

883
Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorum Niam Sholeh di wawancara media usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan PT.Bio Farma di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (3/8/2018). Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA — Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh mengatakan, hingga detik ini vaksin Maesles Rubella (MR) produksi Serum Institute of India (SII) belum mendapatkan sertifikasi halal MUI.

“Sampai detik ini, vaksin MR produk SII belum halal melalui MUI,” kata Niam usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan PT Bio Farma di kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (4/8/2018).

Disebutkan, pihaknya menghimbau untuk melakukan penundaan pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memiliki perhatian terhadap isu keagamaan. Umat muslim secara mendasar dalam kehidupannya memerlukan hak-hak keagamaan, salah satunya vaksi MR yang belum bersertifikasi halal.

Dia menyebutkan, MUI akan memberikan proses percepatan sertifikasi dan panduan keagamaan dalam imunisasi. Apalagi dalam pertemuan tersebut terjalin komitmen dari Menteri Kesehatan (Menkes) bersama MUI untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi ini dengan proses percepatan sertifikasi.

“Ada kesimpangsiuran informasi vaksin MR ini halal. Kemeskes akan mendorong SII segera mensertifikasi dan MUI akan mempercepat proses penetapan fatwa,” ujarnya.

Namun demikian, tambah dia, percepatan penetapan fatwa tersebut setelah ada proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

LPPOM MUI akan mengkaji unsur-unsur yang terkandung dalam vaksin MR dengan kehati-hatian. Kemudian kajiannya akan digunakan sebagai dasar menetapkan fatwa.

Niam mengatakan, kehalalan vaksin diketahui setelah ada pengujian. Kalau tidak mengandung unsur haram, MUI akan mendukung kampanye imunisasi MR sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit.

Jika hasil pengujian menunjukkan adanya unsur haram di dalam vaksin itu. Maka penggunaannya tetap diperbolehkan dengan mempertimbangkan kedaruratan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Di dalam fatwa MUI, ada tiga kondisi yang menyebabkan kebolehan pelaksanaan imunisasi menggunakan vaksin yang haram dan atau najis.

Pertama, tidak ada alternatif vaksin lain yang suci dan halal. Kedua, bahwa ada keadaan mendesak yang didasarkan kepada penjelasan ahli yang kompeten dan kredibel. Bahwa imunisasi yang dilakukan untuk kepentingan mencegah penyakit dan jika tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya kematian, kecacatan permanen dan juga penyakit yang bersifat massal dan jangka panjang.

Ketiga, kondisinya sementara sambil mengikhtiarkan adanya obat yang halal dan suci.

“Ini yang menjadi komitmen dan itu yang dipegang secara syar’i dan juga dijadikan panduan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.