Organda Desak, Aturan Izin Operasional Transportasi Daring Ditegakkan

Editor: Mahadeva WS

212
Suasa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan taksi daring di Ruang rapat DPRD Balikpapan – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Balikpapan meminta, Pemkot Balikpapan, menegakkan aturan batas waktu pengurusan izin operasional transportasi online atau daring. Akhir September 2018, menjadi batas akhir pendaftaran izin operasional tersebut.

Apabila batas waktu habis, maka dapat dilakukan tindakan tegas terhadap transportasi online yang tidak memiliki izin. “Kami minta jangan lagi ditunda-tunda, tegakkan aturannya. Kuota 150 unit itu terisi atau pun tidak, ya aturan harus dijalankan. Tindak tegas taksi online yang melanggar,” tegas Ketua Organda Balikpapan, Mubar Yahya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD dan Pemkot Balikpapan terkait transportasi online, Selasa (28/8/2018).

Mubar Yahya menyebut, saat ini ada ribuan taksi online beroperasi di Balikpapan. Sementara jika angkutan umum konvensional mengikuti aturan, maka sudah seharusnya, angkutan online tersebut juga mengikuti aturan. “Kami patuh terhadap peraturan, karena kami berusaha dipayungi oleh Peraturan Wali Kota. Angkot juga bisa diremajakan jadi taksi argometer. Kan ada jatahnya sekitar 400-an unit,” tandas Mubar Yahya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dishub Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan, upaya menegakan penegakan Permenhub No108/2017, dilakukan dengan memeriksa setiap unit taksi online yang hendak mengurus perizinan ke Dishub Kaltim. “Kalau yang berizin baru 13 unit, dan kuota taksi online di kota ini kan 150 unit. Jadi masih ada slot yang harus diisi,” ungkap Sudirman.

Taksi online yang telah berizin, ditandai dengan pemasangan stiker. Dengan demikian, taksi yang tidak tertempel stiket tanda aktivitasi, bisa dipastikan belum mengantongi izin.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola menyebut, RDP kali ini lebih membahas teknis penertiban taksi online, sesuai Permenhub No108/2017 tentang Angkutan Sewa Khusus. “Kami tegakan peraturan itu, dan langkah awalnya akan bentuk tim kecil terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, kepolisian, organisasi angkutan konvensional dan kami juga dari DPRD,” tandasnya.

Baca Juga
Lihat juga...