Organisasi Masyarakat Harus Mengontrol Kebijakan HAM Pemkab Sikka

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

246

MAUMERE — Pemerintah kabupaten Sikka, melalui Panitia RANHAM Kabupaten Sikka yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka No. 346/H1U2017 telah menghasilkan sebuah dokumen Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia.

“Buah karya ini harus terus dikontrol oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sehingga dapat diwujudkan dalam pembangunan di kabupaten Sikka,” pinta John Bala, perwakilan dari Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra), Selasa (7/8/2018).

Dikatakan John, penting bagi pegiat organisasi masyarakat sipil memahami HAM sebagai sebuah perspektif berpikir. Terutama dalam mengidentifikasi isu-isu pembangunan daerah, serta dalam rangka mengawal perencanaan agenda pembangunan di daerah.

John Bala staf Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra). Foto : Ebed de Rosary

Salah satu caranya yakni dengan adanya “pelatihan pengembangan kabupaten inklusif berbasis Hak Asasi Manusia bagi organisasi masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, terangnya.

Ia mengharapkan, organisasi masyarakat sipil dapat merespon kebijakan dan kebutuhan pemerintah daerah. Terutama dalammerencanakan agenda pembangunan daerah yang lebih responsif HAM dengan kebutuhan untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah.

Diterangkan, seperti kota Palu Sulawesi Tengah misalnya, memulai proses menjadi kota HAM melalui deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Wali kota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Kota Palu

Pada intinya, tandasnya, tujuan akhir pembentukan kota HAM oleh kota-kota di dunia tersebut berupaya mencapai tiga hal fundamental yakni inklusivitas prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan serta pengarusutamaan prespektif gender dalam proses pembentukan kebijakan daerah.

“Selain itu, pengalaman karakteristik dasar HAM seperti ketakterbagian, kesalingtergantungan, dan universal agar dapat membumikan dan menginisiasi kabupaten atau kota HAM di Indonesia,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Project Kordinator Program Peduli dari Yayasan Sosial Indonesia, Virlian Nur Kristi. Pertemuan bersama organisasi masyarakat sipil di Sikka tersebut membahas tentang mimpi kabupaten yang ramah HAM.

“Bagaimana ada kesetaraan gender, tidak ada lagi stigma terhadap korban pelanggaran HAM dan toleransi tetap terjaga. Tapi itu masih hanya mimpi sehingga nanti kita akan cari solusi bersama untuk membahasnya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah,” terangnya.

Mimpi bersama masyarakat ini tegas Virlian yang akan menjadi bahan untuk dapat diadvokasi bersama-sama oleh masyarakat sipil sehingga RPJMD selama lima tahun ke depan bisa terintegrasi di dalamnya.

Dia berharap dengan adanya kegiatan ini peserta yang hadir dapat menjadi agen-agen perubahan bagi pemenuhan HAM di kabupaten Sikka.

“Fungsi Perbup yang telah ditandatangani menjadi payung hukum buat pemerintah kabupaten Sikka bagaimana rencana pembangunan yang dibuat dapat menjawab persoalan di kabupaten Sikka. Ini hanya penegasan saja, dasar yang kuat untuk menjadi pegangan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.