Pakar: Jabatan Wapres Seharusnya Dapat Diputuskan MK Sebelum Pendaftaran

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

1.145
Ahli Hukum Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berpendapat kalau uji materi Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum terkait masa jabatan wakil presiden bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 10 Agustus 2018.

“Menurut saya ini adalah isu yang hangat sekarang, harusnya segera dijawab. Karena MK itu tidak sekadar hakim tapi juga negarawan. Jangan sampai ada ketidakpastian,” kata Refly Harun di Gedung MK Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Dengan adanya putusan MK, lanjut Rafly, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak Pemohon uji materi yang memiliki kepentingan dalam hajatan pemilihan presiden dan wakil presiden 2918.

“Sebenarnya tak sulit bagi MK untuk memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon. MK dianggap bisa memutuskan uji materi tersebut lebih cepat atau sebelum batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden,” ujarnya.

Lebih jauh Refly menyebutkan, setiap hakim telah memiliki sikap atas permohonan uji materi yang terkait dengan persoalan politik. Kalau berhubungan dengan soal-soal politik, MK sudah terbuka dari awal.

“Jadi tidak perlu bukti banyak-banyak. Dia (MK) menggelar sidang dalam sehari saja sudah bisa. Contohnya, pengalaman saya saat mengajukan gugatan uji materi menjelang Pilpres 2009 lalu,” ungkapnya.

Saat itu, Refly mengajukan uji materi terkait hak pemilih yang tidak terdaftar. MK memutuskan, pemilih yang tidak terdaftar bisa ikut pencoblosan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor. Keputusan itu diputuskan dua hari sebelum masa pencoblosan.

“Padahal pada waktu itu MK bilang ‘wah enggak bisa’. Dan saat itu sidangnya cepat, putusannya hari itu juga. Hanya beberapa jam saja karena memang pada waktu itu eskalasi luar biasa,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Guntur Hamzah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah MK bisa memutus gugatan uji materi UU Pemilu sebelum batas akhir pendaftaran Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018.

“Saya belum bisa memastikan semuanya karena itu sedang berlangsung. Prinsip di MK kami tidak bisa membicarakan perkara yang sedang berjalan atau berproses,” kata Guntur Hamzah sebelumnya.

Baca Juga
Lihat juga...