Pelaku IKM-UMKM di Sumbar Terkendala Jaminan KUR

300
Kabid Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, Disperindag Sumatera Barat, Zaimar/Foto: M. Noli Hendra 
PADANG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, masih melihat adanya kendala bagi industri kecil menengah dan sektor perdagangan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Kabid Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, Disperindag Sumatera Barat, Zaimar, mengatakan, pada intinya industri kecil menengah dan sektor perdagangan di Sumatera Barat cukup terbantu dengan adanya KUR. Namun masalah datang, soal penjaminan terhadap kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha.
“Kendati sudah ada PT Jamkrida Sumatera Barat, pelaku usaha tetap saja mengalami kendala soal jaminan atau agunan. Kendati hanya perlu menyediakan nilai penjaminan sebesar 30 persen tapi tetap belum bisa dipenuhi oleh pelaku usaha,” katanya, ketika dihubungi malam ini, Sabtu (4/8/2018).
Ia menyebutkan, Jamkrida baru memberi jaminan 70 persen dari pinjaman, sehingga masyarakat yang menyewa untuk tempat usaha sulit memenuhinya.
Zaimar mengatakan, pengusaha makanan seringkali tempat usahanya disewa. Tempat tinggal atau pabriknya berasal dari pusaka kaum atau peninggalan orang tua. Kadang tanpa sertifikat atau sertifikat belum atas nama peminjam.
Ia berharap, kepada DPD bisa mendorong munculnya skema syariah untuk KUR. “Cukup banyak binaan kita yang menanyakan hal ini. Mereka memilih KUR, jika ada pola syariahnya. Ini patut jadi perhatian kita,” ungkapnya.
Dampak KUR terhadap masyarakat, kata Zaimar, belum bisa diambil kesimpulan secara detik, karena banyak parameter untuk itu. Namun secara parsial, dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP). Berdasar data dinas,  NTP terus naik.
Menyikapi hal ini, Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, mengatakan, kendala yang pada umumnya dikeluhkan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, sudah lama terjadi. Terutama bagi pelaku usaha industri makanan.
Melihat soal indikator NPT meningkat dinilai baik oleh Leonardy. Menurutnya, arti kondisi itu, bisa dilihat KUR telah dinikmati oleh mereka yang bergerak di sektor pertanian.
“Usulan KUR berpola syariah bagus juga dijadikan usulan kepada pemerintah pusat. Akan kita jadikan bahan laporan reses dan didorong untuk dibahas dalam paripurna DPD yang akan datang,” katanya.
Dikatakannya, BPS menilai kredit usaha rakyat berdampak bagus terhadap ekonomi masyarakat. Namun sejauh apa daya dorongnya terhadap perekonomian Sumatera Barat,  BPS melihat masih minim.
“Saya yakin, KUR sangat membantu perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat bagus, tahun 2017 sebesar 5,29 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Menurut dia, pengusaha kecil sangat membutuhkan bantuan permodalan. KUR pun bunganya kecil, sehingga sangat membantu usaha mikro dan kecil di daerah ini.
Dijelaskannya, di Sumatera Barat sektor pertanian paling dominan dan itu umumnya dimiliki masyarakat. Maka, pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah ini.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2017 itu didominasi sektor pertanian, sebesar 23,55 persen. Sementara sektor perdagangan 15,05 persen dan tranportasi 12,64 persen.
Leonardy menilai, data-data dari BPS sangat bermanfaat terhadap tugas konstitusionalnya, dalam rangka kunjungan kerja ke daerah pemilihan terkait pengawasan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dengan fokus penyaluran KUR.
Ia juga menganjurkan kepala daerah dan kepala SKPD terkait, hendaknya bersahabat dengan BPS. Hal ini mengingat BPS mempunyai data pertumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan program atau kegiatan, agar tepat sasaran.
Baca Juga
Lihat juga...