Pemprov DKI Jakarta Matangkan Kontroversi Pensiun

Editor: Satmoko Budi Santoso

353

JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, tidak ada penundaan masa pensiun. Apalagi, kata Saefullah, pejabat yang memasuki waktu pensiun sudah mengajukan surat ke BKN. Pasalnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun pada umur 58 tahun.

“Ya, mana ada SK ditunda. Sebetulnya yang bersangkutan itu sudah pada tanda tangan untuk mengajukan pensiun dan suratnya sudah ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mana ada pensiun ditunda, kalau PNS itu pensiunnya (umur) 58 tahun,” kata Sekda di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Saefullah menegaskan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menjabat lebih dari 58 tahun asalkan dia eselon 2 dan masih diberi kepercayaan pimpinan daerah. Namun, apabila sudah tidak diberikan kepercayaan akan menjadi staf.

“Nah kalau jabatannya itu sudah tidak diberikan lagi, maka posisinya yang bersangkutan menjadi staf, kalau staf ya berarti usia 58 tahun. Mau dibolak-balik bagaimana enggak bisa lagi. 58 tahun siapa pun, saya juga 58 tahun pensiun, semua pensiun,” terang Saefullah.

Dia yang juga bertugas sebagai Ketua Panitia Seleksi pejabat Pemprov DKI mengungkapkan, setiap pejabat yang akan pensiun akan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia juga mengatakan siap membantu proses pensiunan dari pejabat yang sudah dicopot.

“Sudah kita bantu administrasinya, ya, tergantung beliau. Sudah kita siapin SK-nya, sudah diusulkan, sudah di-BKN. Setelah sampai di BKN, masuklah surat dari KASN. BKN akhirnya ngerem,” tutur Saefullah.

Lalu dia menuturkan, sebenarnya surat pensiun yang dikirim prosesnya sudah masuk tahap akhir. Saefullah menegaskan, bahwa Pemprov DKI tidak bisa mempensiunkan pejabat sebab hal itu menjadi kewenangan dari BKN.

“Yang mempensiunkan itu mereka, BKN,” ujar Saefullah.

Dia menyarankan kepada mantan kepala dinas yang mengeluh karena tidak mendapatkan gaji usai dicopot oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk protes ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebab SK pensiun merupakan hak eks kadis itu.

“Harusnya yang bersangkutan protes ke BKN kenapa SK (pensiun) saya ditahan? Itu kan hak orang pensiun kenapa ditahan-tahan?” tuturnya.

Saefullah menuturkan, Pemprov DKI tidak bisa menggaji mantan kadis yang dicopot karena sudah pensiun. Apabila gaji tetap diberikan, Saefullah khawatir bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Saefullah mendorong agar BKN menerbitkan SK pensiun para kadis yang dicopot. Dengan begitu, uang pensiun mereka bisa diberikan.

“Karena sudah pensiun. Nanti kalau dikasih gaji, dikasih BKD, diperiksa BPK, nanti jadi pulang,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tak memiliki kewenangan menahan SK pensiun beberapa mantan kepala dinas dan wali kota yang dicopot. Pernyataan tersebut berkaitan dengan permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke BKN untuk menahan SK pensiun sejumlah eks pejabat yang dicopot itu.

“Tidak ada kewenangan yang merekomendasikan penahanan surat pensiun oleh BKN, hal tersebut tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) 11 Tahun 2017,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

KASN memang meminta BKN tak menerbitkan SK pensiun sejumlah kadis dan wali kota yang dicopot Gubernur DKI Anies Baswedan. Alasannya, pencopotan jabatan yang dilakukan Anies melanggar ketentuan. Sandi mengatakan, para pejabat yang belum pensiun bisa mengikuti promosi terbuka pejabat di Pemprov DKI.

“Kalau yang sudah pensiun, ya pensiun. Kalau yang belum ya lagi menunggu, nanti sebetulnya kalau begitu ada promosi terbuka yang disampaikan Pak Gubernur. Mereka juga bisa ikuti,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...