Pemprov DKI Kaji Perpanjangan Sistem ‘Ganjil-Genap’

Editor: Koko Triarko

202
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai pengukuhan PMI di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018). –Foto: Lina Fitria
JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengatakan, pihaknya masih mengkaji mengenai perpanjangan sistem ganjil-genap di jalan Ibu Kota DKI. “Ada usulan untuk diteruskan, ada usulan untuk dihentikan, dua-duanya ada,” ujar Anies, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/8/2018). 
Anies mengakui, dengan adanya ganjil-genap salah satu yang terlihat jelas adalah meningkatnya kecepatan kendaraan bermotor di jalan utama, dan masa tempuh menurun, yang sebelumnya lama menjadi singkat.
Dia menjelaskan, memang bukti nyata keberhasilan diberlakukan sistem ganjil-genap sangat nyata dan berdampak baik.
Menurutnya, ganjil-genap ini membuat perilaku masyarakat berangsur menjadi berubah. Masyarakat yang memiliki kendaraan berplat ganjil atau genap, jika berhalang dengan hari, maka akan menggunakan transportasi umum.
“Orang beralih ke moda transportasi massal, alhamdulilah kalau begitu yang terjadi,” ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, diterapkannya sistem ganjil-genap akan mencontoh negara lain yang masyarakatnya sudah menggunakan angkutan umum sebagai mobilisasi dalam kegiatan sehari-hari.
“Kita cek di banyak negara, bagaimana jangka panjang, kita cek nih jangka panjang, karena jangka panjang akan terjadi potensi perubahan perilaku. Apa itu? Orang beralih ke moda transportasi massal,” tutur Anies.
Sementara, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, mengusulkan kebijakan perluasan pembatasan bermotor dengan nomor plat ganjil dan genap dipermanenkan atau diteruskan.
“Kalau saya, menyarankan untuk dipermanenkan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, di Balai Kota DKI.
Menurutnya, ganjil genap ini cukup berhasil menekan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan protokol. Namun, sampai saat ini usulan meneruskan penerapan perluasan kebijakan ganjil-genap masih sedang dibahas.
Sehingga untuk sementara waktu ini, pihaknya masih berpegang pada aturan perluasan kebijakan akan dilaksanakan hingga akhir pelaksanaan Asian Games, pada 2 September mendatang.
“Dinas Perhubungan (Dishub) akan melaksanakan forum grup diskusi (FGD) hari ini atau besok. Sehingga nanti ketika selesai kegiatan Asian Games itu, nanti regulasinya sudah ada. Apakah akan dilanjutkan atau kemudian dipermanenkan atau dilakukan perubahan aturan,” ujarnya.
Dia berharap, kebijakan perluasan ganjil-genap tetap dilanjutkan. Hanya saja, dilakukan penyesuaian. Kalau selama Asian Games, kebijakan tersebut berlaku Senin sampai Minggu, maka sesudah perhelatan ini selesai, kebijakan ini bisa diterapkan hanya dari Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu-Minggu ditiadakan ganjil dan genap.
“Kalau bisa pengecualian hari libur. Baik hari libur kerja maupun hari libur nasional. Tetapi itu kalau tidak ada kegiatan internasional, kalau ada kegiatan internasional yang menggunakan hari libur, ya saya usulkan kebijakan itu tetap dilaksanakan. Jadi, saya ingin ada klausal itu dalam peraturan yang baru nanti,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan kebijakan perluasan ganjil genap kemungkinan akan diperpanjang, mengingat sudah terbentuk pola perjalanan masyarakat.
“Kedua, untuk memaksimalkan manfaat ganjil genap, maka waktu pemberlakuan sebaiknya pada pukul 06.00 sampai 20.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat,” papar Andri, di lokasi yang sama.
Lalu, kata Andri, untuk Sabtu-Minggu kebijakan tersebut tidak diberlakukan. Arahan ketiga adalah Dirlantas harus menyesuaikan ruas-ruas yang dikenakan kebijakan ganjil-genap, seperti Pondok Indah.
“Keempat, segmen ruas jalan dari off ramp tol ke simpang terdekat dan dari simpang terdekat ke on ramp tol terdekat tidak perlu diberlakukan,” tutur dia.
Tak hanya itu, lanjut Andri, arahan selanjutnya, Anies minta, penyandang disabilitas dikecualikan. Anies berniat membuat Pergub kebijakan ganjil-genap Para Games.
Baca Juga
Lihat juga...