Pemprov DKI Siap Ungkap Korupsi Rehabilitasi Sekolah

Editor: Satmoko Budi Santoso

2.961
Waki Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siap membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi berat 119 sekolah, di kawasan Klender, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018). Foto Lina Fitria

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan, siap membantu kepolisian untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah. Dia mengaku akan kooperatif.

“Kita usut tuntas, kupas. Kalau misalnya ada KPK, polisi, silakan. Kita akan kerja sama sesuai ketentuan,” kata Sandiaga di kawasan Klender, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

Kemudian dia meminta agar kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi berat 119 sekolah dikupas tuntas. Dia menekankan ingin pemerintahannya bebas dari kasus-kasus korupsi.

“Kupas tuntas! Kita enggak ada tugas lain selain kita tegas kepada seluruh aparat bahwa kita kedepankan transparansi pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas korupsi,” ujarnya.

Sandiaga meminta jajaran di Pemprov DKI yang terlibat dalam kasus ini untuk kooperatif membantu penyelidikan semua lembaga itu. Dia ingin Pemprov DKI memiliki sistem yang bersih dan transparan.

“Kita enggak ada tugas lain selain kita tegas kepada seluruh aparat bahwa kita kedepankan transparansi pemerintahan yang bersih berintegritas dan bebas korupsi. Kalau misalnya ada KPK, polisi, silakan selidiki. Kita akan kerja sama sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitahukan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, Inspektorat DKI menemukan adanya kegagalan konstruksi dalam pembangunan sekolah yang direhabilitasi. Bahkan dari hasil penyidikan sementara, diketahui telah terjadi kegagalan konstruksi terhadap 36 sekolah dari total 119 yang direhabilitasi.

Meski demikian, Adi enggan menjelaskan secara detail kegagalan konstruksi proyek rehabilitasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang telah ditemukan itu. KPK pun mendukung untuk menuntaskan kasus ini.

“Jalan terus. Apalagi KPK sudah turun. KPK sudah ngasih support ke kita untuk proses penanganannya,” kata dia.

Bentuk dukungan KPK itu berupa rekomendasi beberapa ahli yang dianggap tepat. Karena KPK sudah pernah menggunakan ahli-ahli itu dalam penanganan kasusnya.

“Misalnya masalah konstruksi mereka sarankan gunakan ahli ini gitu. Atau mereka menanyakan apakah dari pihak Polri sudah menggunakan ahli dalam hal konstruksi. Kalau pun kita sudah, kita akan lihat keterangan ahli gimana gitu kan,” pungkasnya.

Hingga saat ini penanganan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimaus Polda Metro Jaya telah memanggil sejumlah Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto untuk dimintai keterangan.

Rencananya, PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) yang bertindak sebagai kontraktor, PT Bina Karya sebagai perusahaan konsultan dan sejumlah ahli konstruksi akan dimintai keterangan terkait kasus itu.

Polda Metro Jaya tengah menelusuri adanya dugaan korupsi terkait proyek rehabilitasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Diduga, korupsi terjadi pada 119 proyek rehabilitasi sekolah yang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2017.

Diketahui, rehabilitasi berat 119 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2017 yang dianggarkan oleh Suku Dinas Pendidikan masing-masing wilayah di DKI Jakarta.

Adapun rehabilitasi berat yang dimaksud yaitu perbaikan sekolah pada bagian pagar, plafon, kusen, dan lainnya. Sementara total anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah itu mencapai Rp191 miliar.

Baca Juga
Lihat juga...