Penyelamatan Danau Maninjau, Belum Temukan Titik Temu

Editor: Satmoko Budi Santoso

1.419

AGAM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Agam sampai saat ini belum menemukan titik temu untuk melakukan penyelamatan Danau Maninjau.

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan yakni mendatangi Danau Maninjau dan memiliki rencana untuk melakukan pengerukan sendimen danau.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan pada intinya pemerintah sepakat untuk menyelamatkan Danau Maninjau. Namun sampai sekarang belum ada keputusan, cara apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatan Danau Maninjau.

Tapi, ada dua opsi yang bisa dilakukan, yang pertama untuk melakukan pengerukan dengan kapasitas ukuran besar, yakni dengan cara menumpuk sisa kerukan di pinggir danau lalu diangkut dan dibuang.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

“Kalau opsi itu dikerjakan memiliki risiko juga. Karena tempat untuk pembuangan hasil pengerukan sedimen danau tidak bisa dekat dari danau, harus di tempat yang lebih jauh. Sementara kita juga belum bisa menentukan di mana lokasi pembuangannya,” ujarnya, Rabu (1/8/2018).

Lalu untuk opsi kedua, masih dengan cara pengerukan, tapi alat yang digunakan yakni ukuran mini. Setelah dikeruk, direncanakan hasil pengerukan dibuang di salah satu pulau yang ada di tengah danau. Jadi, hasil kerusakan sedimen seperti reklamasi di sekitar pulau.

Nasrul mengaku, sudah datang langsung ke kawasan Danau Maninjau. Munculnya dua opsi itu atas pertimbangan untuk meminimalisir dana. Seperti halnya bisa menggunakan alat penyedotan yang berukuran kecil. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dinilai lebih efisien dan efektif, terkait soal dana, yakni dengan alat penyedotan yang berukuran kecil.

Menurutnya, pertimbangan menggunakan alat pengerukan mini tidak merusak lingkungan dan juga tidak turut mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Namun yang jelas, kata Nasrul, proses atau upaya yang dilakukan ialah pembuatan Amdal dan DED.

“Mudah-mudahan tahun ini, Amdal dan DED selesai, tahun depan sudah jalan pengerjaannya,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dan menggodok pelaksanaan Perda Zonasi untuk Danau Maninjau. Pemerintah juga akan menentukan kawasan mana saja yang merupakan kawasan diperbolehkan meletakkan keramba di kawasan Danau Maninjau.

Nasril menyatakan, setelah selesai melakukan penyelamatan, kerusakan Danau Maninjau diharapkan tidak semakin parah. Masyarakat pun bisa tetap melanjutkan usaha keramba di kawasan Danau Maninjau.

“Selama ini, ikan yang mati di Danau Maninjau cukup banyak jumlahnya, mencapai ton. Penyebabnya jelas yakni dasar danau kotor karena keramba ikan yang ada di danau bisa dikatakan melebihi kapasitias. Untuk itu, pemerintah menilai perlu untuk membersihkan dasar danau, agar sisa pakan yang mengendap, tidak menyebabkan kematian ikan,” ucapnya.

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria juga mengatakan, penyelamatan Danau Maninjau sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Pasalnya, biaya untuk penanganan danau dengan cara pengerukan sangat besar.

Untuk pengerukan yang menggunakan alat dengan ukuran mini, alat lengkap dengan kapal bisa menghabiskan dana Rp60 sampai Rp80 miliar.

“Pengerukan sedimen dari dasar danau akan menghabiskan biaya pada kisaran Rp2,7 triliun. Jadi, kita berharap betul, ada dukungan dana dari pemerintah pusat. Supaya penyelamatan Danau Maninnjau bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.