Perbedaan Data Korban Gempa Lombok, BNPB: Ada Kehati-hatian

Editor: Makmun Hidayat

188

JAKARTA — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut terkait adanya perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam hal laporan saat darurat bencana, merupakan hal yang biasa.

“Data dampak korban gempa bumi 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat terus bergerak naik. Beredar beberapa data korban meninggal yang berbeda-beda sehingga membingungkan masyarakat dan media, tapi saat darurat bencana jumlah korban yang berbeda-beda itu hal yang biasa,” kata Sutopo di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Sesuai regulasi yang ada, lanjut Sutopo, data resmi korban akibat bencana yang diakui Pemerintah adalah data dari BNPB dan BPBD. Data ini akan menjadi data resmi nasional. Seringkali data yang keluar dari BNPB dan BPBD lambat dibanding data lain, sebab perlu verifikasi agar valid.

“Penyampaian data korban bencana bukan soal cepat-cepatan tetapi adalah kehati-hatian untuk menjamin data tersebut benar,” tegasnya.

Berkaitan dengan hal itu, media dan masyarakat diminta tetap menggunakan data resmi dari BNPB dan BPBD NTB. Selanjutnya semua data mengacu pada Pospenas jika sudah ada kesepakatan bersama terkait data korban bencana.

Data korban meninggal dunia menurut BNPB dan BPBD NTB sebanyak 131 orang untuk wilayah NTB dan Bali hingga 8 Agustus siang. Namun data laporan TNI sebanyak 381 orang meninggal dunia.

Sementara itu, pernyataan Gubernur NTB kepada media jumlah korban meninggal dunia di NTB 226 orang. Basarnas juga 226 orang. Sedangkan data menurut Bupati Lombok Utara korban meninggal dunia di Lombok Utara 347 jiwa berdasarkan pertemuan camat se Lombok Utara.

Perbedaan angka yang besar, apalagi data orang meninggal dunia adalah data yang sensitif dan banyak dicari media dan masyarakat. Lantas mana yang benar?

Semuanya benar karena berdasarkan data dari lapangan. Kejadian perbedaan data korban selama masa tanggap darurat, sebut Sutopo adalah hal yang biasa seperti saat gempa bumi di Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010 dan sebagainya saat bencana besar.

“Kebutuhan kecepatan melaporkan kondisi penanganan bencana saat krisis diperlukan sehingga menggunakan data sendiri. Akhirnya terjadi antara satu institusi memiliki data sendiri-sendiri dan berbeda sehingga membingungkan masyarakat. Ini juga mencerminkan perlunya koordinasi data ditingkatkan. Data agar saling dilaporkan ke Pospenas lalu diverifikasi dan keluar satu data,” ungkapnya.

Untuk itu perlu koordinasi bersama menyamakan data korban bencana. Hal ini dapat disepakati di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana. Begitu juga dalam penanganan dampak gempa Lombok.

Pos Pendamping Nasional (Pospenas) melalui Dansatgas dan Wadansatgas berencana mengundang Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk menyamakan data korban pada Kamis (9/8/2018). BNPB akan mendampingi Pemda dalam pertemuan tersebut.

“Masing-masing lembaga diminta membawa data dengan lebih detil yaitu identitas korban meninggal dunia yaitu nama, usia, jender dan alamat. Data akan dicrosscheckkan satu sama lain. Sebab seringkali satu korban tercatat lebih dari satu. Misal instusi menyebutkan nama panggilan sehari-hari, nama lengkap, atau nama kecilnya sehingga data terhitung 3 orang,” sebutnya.

Identitas korban sangat diperlukan terkait bantuan santunan duka cita kepada keluarga korban yaitu Pemerintah memberikan Rp 15 juta kepada ahli waris korban.

“Di sosial media, beredar data jumlah korban meninggal yang lebih banyak. Bahkan hasil pertemuan Camat se-Kabupaten Lombok Utara menyebutkan jumlah korban 347 orang meninggal dunia. Ini hanya di Lombok Utara, jika digabungkan dengan kabupaten/kota lain maka datanya bisa mencapai 400 orang meninggal,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...